PDRI Serukan Perempuan Tak Lagi Ragu Masuk Dunia Politik

Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI) melontarkan seruan agar perempuan Indonesia tidak lagi menganggap politik sebagai sesuatu yang asing dan eksklusif bagi laki-laki. PDRI ingin mengubah persepsi bahwa panggung politik adalah tempat yang tabu bagi kaum hawa. Justru, partai ini mendorong perempuan untuk tampil sebagai pemimpin dan perancang kebijakan publik yang berani.

Dalam kegiatan yang digelar di Jakarta, para pengurus PDRI menekankan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan di legislatif dan eksekutif disebabkan oleh hambatan kultural yang sistematis. Stigma bahwa politik itu keras dan kotor kerap membuat perempuan enggan terlibat. PDRI menilai, justru dengan kehadiran perempuan, wajah politik akan lebih bersih dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Berdasarkan data yang dihimpun, persentase anggota DPR RI perempuan baru mencapai 22 persen pada periode saat ini, masih di bawah batas minimal afirmasi 30 persen. Di tingkat daerah, angkanya bahkan lebih rendah. PDRI memandang kondisi ini sebagai alarm serius yang harus segera direspons dengan langkah konkret.

Cetak Kader Lewat Sekolah Politik

Untuk menjawab tantangan itu, PDRI merancang program pelatihan intensif bernama “Sekolah Politik Perempuan”. Program ini terbuka bagi seluruh perempuan tanpa memandang latar belakang ekonomi atau pendidikan. Fokusnya adalah membekali peserta dengan keterampilan komunikasi publik, teknik advokasi, serta pemahaman tentang regulasi pemilu dan penganggaran daerah.

Sekretaris Jenderal PDRI dalam sambutannya menyatakan, “Kami tidak mau perempuan hanya dijadikan pelengkap syarat administratif. Kami ingin mereka menjadi penggerak perubahan.” Ia menambahkan, target PDRI untuk pemilu mendatang adalah mengirimkan minimal 40 persen calon legislatif perempuan dari seluruh daerah pemilihan.

Program ini juga akan menyasar kampus-kampus dan komunitas ibu rumah tangga di pedesaan. PDRI bekerja sama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil untuk menjangkau calon pemimpin perempuan yang selama ini tidak memiliki akses terhadap pendidikan politik.

Kalangan aktivis kesetaraan gender mengapresiasi langkah PDRI ini. Mereka berharap partai-partai lain turut mengikuti jejak serupa sehingga dominasi maskulin dalam parlemen perlahan dapat dikikis. Keterlibatan perempuan, kata mereka, telah terbukti meningkatkan kualitas legislasi, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak, pendidikan, dan kesehatan.

Sebagai penutup, PDRI menegaskan bahwa perjuangan mewujudkan kesetaraan politik bukan sekadar isu gender, melainkan fondasi demokrasi yang sehat. “Saatnya perempuan berbicara, saatnya perempuan berkuasa,” tegas deklarasi yang disambut tepuk tangan peserta forum.