irwan-setiawan
BARU SAJA — KPU angkat bicara soal gugatan PHPU Pilpres 2024 terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. KPU menilai gugatan itu datang terlambat 905 hari.
Perkembangan ini mencuat saat sidang digelar di Mahkamah Konstitusi. KPU meminta MK menolak permohonan pemohon.
KPU: Gugatan Terlambat 905 Hari
KPU menilai gugatan soal syarat pendidikan cawapres tersebut sudah lewat batas waktu. Selisih keterlambatan mencapai 905 hari.
Argumen ini diungkapkan dalam sidang PHPU Pilpres 2024. KPU menegaskan prosedur harus dipatuhi semua pihak.
- Gugatan fokus pada syarat pendidikan Gibran sebagai cawapres.
- KPU menilai permohonan terlambat 905 hari.
- MK diminta menolak permohonan pemohon.
- Sidang digelar di gedung MK, Jakarta.
Alasan KPU Minta Penolakan
KPU berpandangan gugatan tidak memenuhi ketentuan waktu pengajuan. Mereka meminta majelis hakim konstitusi tidak melanjutkan materi lebih jauh.
Keputusan akhir tetap di tangan MK. Namun KPU yakin syarat administratif sudah terpenuhi untuk penolakan.
Konteks Sidang PHPU Pilpres 2024
Gugatan ini masuk dalam rangkaian sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Pemohon mempersoalkan kelayakan Gibran berdasar latar pendidikan.
KPU selalu menegaskan seluruh proses pencalonan telah dijalankan sesuai aturan. Mereka mengaku sudah memverifikasi berkas sebelum pendaftaran.
Saksi mata persidangan menyebut agenda berjalan lancar. Kuasa hukum kedua pihak sempat beradu argumen soal kompetensi materiil.
Langkah Selanjutnya di MK
MK akan memutuskan nasib permohonan setelah mendengar seluruh pihak. Sidang masih berlangsung dan dikonfirmasi akan dilanjutkan.
Publik menanti perkembangan lebih lanjut. Keputusan MK dinilai penting bagi masa depan komposisi pemerintahan.
KPU mengimbau semua pihak menghormati proses hukum. Mereka menyatakan siap mengikuti sidang hingga putusan diucapkan.
Comments (0)