Netanyahu Siapkan Gugatan ICC Balasan terhadap Erdogan

YERUSALEM — Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan tengah menyiapkan langkah hukum balasan terhadap Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, melalui jalur Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Manuver itu disebut sebagai upaya menekan Ankara di tengah perseteruan diplomatik yang kian memanas antara kedua negara.

Laporan tersebut pertama kali diungkap oleh media i24NEWS yang mengutip sumber-sumber di lingkungan pemerintahan Israel. Menurut laporan itu, tim hukum Netanyahu sedang mengkaji dasar-dasar yuridis untuk mengajukan perkara terhadap Erdogan ke Den Haag, meski hingga kini belum ada pernyataan resmi dari kantor perdana menteri.

Langkah ini muncul sebagai respons atas keputusan Turki bulan lalu yang meminta Interpol menerbitkan Red Notice terhadap Netanyahu. Permintaan itu menyusul surat perintah penangkapan yang dikeluarkan pengadilan Turki atas tuduhan genosida, terkait insiden pencegatan konvoi kemanusiaan Global Sumud Flotilla yang hendak menuju Gaza pada awal tahun ini.

Serangan Retorika Kedua Pemimpin

Netanyahu tidak tinggal diam. Ia melontarkan kecaman keras terhadap Erdogan dengan menyebutnya sebagai "diktator antisemit". Ia juga menuduh pemimpin Turki itu melakukan pembantaian terhadap warga Kurdi serta menampung anggota kelompok Hamas di wilayahnya.

Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB pekan lalu, Netanyahu kembali mengulang tuduhan tersebut. Ia menggambarkan Turki sebagai "negara terbaru yang menjadi penyebar super kebohongan antisemit". Pernyataan itu langsung memicu kemarahan Ankara.

"Tuduhan-tuduhan itu sama sekali tidak berdasar dan hanya mencerminkan kepanikan politik seorang pemimpin yang terpojok di panggung internasional."

— Burhanettin Duran, Direktur Komunikasi Turki

Duran menegaskan bahwa Ankara tidak akan terpengaruh oleh tekanan retorika maupun ancaman hukum dari Israel. Menurutnya, langkah Turki selama ini didasarkan pada komitmen terhadap hukum internasional dan solidaritas kemanusiaan terhadap rakyat Palestina.

Paradoks Hukum di Balik Manuver

Yang menarik, langkah Netanyahu ini dinilai sejumlah pengamat mengandung paradoks. Israel sendiri secara konsisten menolak mengakui yurisdiksi ICC. Bahkan, Netanyahu saat ini menghadapi surat perintah penangkapan aktif dari lembaga yang sama atas dugaan kejahatan perang di Gaza.

Pengamat hukum internasional menilai upaya membawa Erdogan ke ICC akan menghadapi hambatan besar, terutama karena Turki bukan pihak yang menandatangani Statuta Roma. Namun, dari sisi politik, manuver ini dipandang sebagai strategi untuk mengalihkan perhatian dunia dari tekanan hukum yang tengah dihadapi Netanyahu.

• Turki meminta Interpol menerbitkan Red Notice terhadap Netanyahu atas tuduhan genosida.
• Netanyahu membalas dengan tuduhan antisemit dan menyebut Erdogan diktator.
• Israel tidak mengakui yurisdiksi ICC, namun berencana menggunakannya melawan Turki.
• ICC hingga kini belum mengomentari rencana gugatan balasan tersebut.

Eskalasi yang Berisiko

Ketegangan Israel–Turki kini berada pada titik terburuk dalam satu dekade terakhir. Kedua negara sebelumnya sempat memulihkan hubungan diplomatik pada 2022, namun perang di Gaza kembali meruntuhkan jembatan kerja sama yang susah payah dibangun.

Sejumlah analis memperingatkan bahwa pembalasan hukum di forum internasional berisiko memperkeruh konflik dan mempersempit ruang mediasi. Meski demikian, tidak ada indikasi bahwa salah satu pihak akan menurunkan tensi dalam waktu dekat.

Hingga berita ini diturunkan, kantor Netanyahu, Kementerian Luar Negeri Israel, maupun ICC belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana gugatan terhadap Erdogan. Situasi ini diprediksi akan terus berkembang seiring persidangan di PBB dan tekanan internasional yang menggunung.