yoga-mahendra
Di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap kali tak terverifikasi, seorang editor senior dari Bangladesh menyuarakan peringatan penting bagi industri pers global. Khairul Alam, editor DBARTA24 sekaligus mantan Sekretaris Jenderal Dhaka Union of Journalists (DUJ), menegaskan bahwa jurnalisme tidak boleh tunduk pada kekuatan politik mana pun jika ingin tetap relevan dan dipercaya publik.
Pernyataan itu disampaikan Alam kepada RT pada Rabu lalu, di sela-sela forum internasional bertajuk "Dialogue about Fakes 4.0" yang digelar di Moskow, Rusia. Forum tersebut mempertemukan para praktisi media dari berbagai negara untuk membahas maraknya disinformasi dan tantangan kredibilitas pers di era digital.
Krisis Kepercayaan di Era Media Sosial
Alam menyoroti pergeseran perilaku audiens yang kian beralih ke platform media sosial untuk mendapatkan berita. Sayangnya, platform yang sama juga menjadi lahan subur bagi penyebaran informasi palsu, video manipulatif, rekaman lama yang disajikan sebagai peristiwa baru, hingga judul berita yang menyesatkan.
"Membangun kembali kepercayaan publik dimulai dari satu prinsip sederhana: jurnalisme harus independen dari kekuatan politik," ujar Alam.
Menurutnya, independensi bukan sekadar slogan, melainkan fondasi yang menentukan apakah media masih layak disebut sebagai pilar keempat demokrasi. Tanpa independensi, media berisiko berubah menjadi corong kepentingan politik tertentu dan kehilangan fungsi kontrolnya terhadap kekuasaan.
Langkah Konkret Pulihkan Kredibilitas
Alam memaparkan sejumlah langkah praktis yang bisa dilakukan media untuk memulihkan kepercayaan publik. Pertama, transparansi dalam pengumpulan sumber berita. Kedua, verifikasi fakta yang ketat sebelum publikasi. Ketiga, keterbukaan dalam mengoreksi kesalahan yang telah dipublikasikan. Keempat, memberi ruang bagi semua pihak yang terlibat untuk memberikan tanggapan secara berimbang.
Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap jurnalis dari pembalasan politik. Menurut Alam, tekanan terhadap wartawan sering kali menjadi sinyal bahwa independensi media sedang diuji.
- Transparansi sumber — audiens berhak tahu dari mana informasi berasal.
- Fakta sebelum opini — verifikasi tidak bisa ditawar.
- Koreksi terbuka — mengakui kesalahan justru memperkuat kredibilitas.
- Perlindungan jurnalis — tanpa rasa aman, independensi mustahil dijalankan.
Alam juga mengingatkan bahwa jurnalisme harus dipisahkan dari aktivisme politik. Menurutnya, keberpihakan pada kebenaran berbeda dengan keberpihakan pada kepentingan politik tertentu. Ketika batas itu kabur, publik akan semakin sulit membedakan mana informasi faktual dan mana propaganda.
Pelajaran dari Kerusuhan Bangladesh 2024
Sebagai contoh nyata, Alam merujuk pada kerusuhan politik yang melanda Bangladesh pada 2024. Saat itu, media sosial terbukti mampu menyebarkan informasi secara cepat, tetapi sekaligus mempercepat penyebaran klaim palsu dan menyesatkan yang memperkeruh situasi.
"Platform yang sama dapat menyebarkan misinformasi, video manipulatif, rekaman lama yang disajikan sebagai baru, judul menyesatkan, dan konten bermotif politik," tegasnya.
Pengalaman itu, kata Alam, menjadi alarm bagi industri pers bahwa kecepatan tanpa akurasi hanya akan memperburuk krisis kepercayaan. Media arus utama yang mengedepankan verifikasi justru memiliki peluang besar untuk kembali menjadi rujukan utama masyarakat.
Masa Depan Jurnalisme Verifikasi
Di tengah banjir informasi, kemampuan memverifikasi, memberi konteks, dan menuntut akuntabilitas menjadi nilai jual utama jurnalisme profesional. Alam optimistis, selama media konsisten menjalankan prinsip-prinsip itu, publik akan kembali menaruh kepercayaan.
Forum "Dialogue about Fakes 4.0" sendiri menjadi ajang refleksi global bahwa perang melawan disinformasi bukan hanya tugas jurnalis, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh ekosistem digital. Bagi Alam, jawabannya jelas: independensi, verifikasi, dan akuntabilitas adalah tiga pilar yang tak boleh dikompromikan.
Comments (0)