Menag Nasaruddin Ingatkan Masyarakat Jangan Persekusi LGBT

JAKARTA — Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, masyarakat tidak boleh melakukan aksi main hakim sendiri terhadap kelompok LGBT. Penanganan setiap dugaan pelanggaran hukum harus diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas keresahan publik yang kerap memuncak dalam bentuk aksi persekusi.

Serahkan pada Proses Hukum

Menag menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Ia meminta agar masyarakat menahan diri dan tidak terpancing melakukan tindakan kekerasan atau intimidasi. “Jika ada yang dianggap melanggar, laporkan, jangan hakimi sendiri,” ujarnya. Penegasan serupa juga disampaikan untuk memastikan bahwa penyelesaian secara damai dan melalui jalur resmi adalah satu-satunya cara yang dibenarkan.

Junjung Tinggi Hak Asasi Manusia

Dalam penjelasannya, Nasaruddin Umar menyoroti pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Ia mengingatkan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang, orientasi, atau identitasnya, tetap memiliki martabat yang harus dilindungi. Prinsip HAM menjadi landasan dalam memperlakukan sesama manusia. Aparat diminta bertindak profesional, sementara masyarakat diimbau untuk tidak mengambil alih peran penegak hukum.

Sikap main hakim sendiri, katanya, justru mencederai citra bangsa yang menjunjung tinggi toleransi. Alih-alih menyelesaikan masalah, tindakan sewenang-wenang hanya akan menimbulkan konflik baru. Oleh karena itu, pendekatan persuasif dan dialog perlu dikedepankan dalam menyikapi perbedaan.

Pemerintah, melalui Kementerian Agama, menegaskan komitmennya untuk merawat kerukunan dan menjaga keutuhan sosial. Menag pun berharap seluruh elemen bangsa dapat bekerja sama menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai. Masyarakat diminta menjadikan hukum sebagai panglima, bukan emosi sesaat.

Kementerian Agama juga akan terus mendorong program-program yang memperkuat pemahaman keagamaan yang moderat dan inklusif. Tujuannya, agar nilai-nilai kemanusiaan selalu menjadi rujukan dalam bertindak. Dengan demikian, tidak ada lagi ruang bagi aksi persekusi terhadap kelompok mana pun, termasuk komunitas LGBT.