fitri-handayani
Medan — Suasana Gedung Balai Kota Medan mendadak memanas pada Kamis pagi, 27 Agustus 2026. Puluhan massa dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Medan menggeruduk area perkantoran wali kota dengan membawa beragam spanduk dan poster kritik. Teriakan yel-yel menggema di halaman Balai Kota, memantik perhatian para pegawai dan warga yang tengah beraktivitas di sekitar kawasan Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan Petisah. Sejumlah kendaraan dinas tampak diparkir menjauh dari pintu utama, sementara petugas keamanan berjaga ketat di setiap sudut gedung.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut Wali Kota Medan Rico Waas untuk segera menghentikan sejumlah program yang dinilai menghamburkan anggaran daerah dan tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Koordinator aksi menegaskan bahwa kondisi ekonomi warga yang kian tertekan tidak sebanding dengan kebijakan yang terkesan gemerlap namun minim manfaat nyata bagi rakyat.
"Kami tidak butuh program yang hanya indah di atas kertas. Wali Kota harus fokus pada kebutuhan dasar warga, bukan pada proyek yang menghabiskan miliaran rupiah tanpa hasil yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat," ujar salah satu orator di hadapan massa.
Aksi Massa di Depan Balai Kota
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam DPC GMNI Kota Medan mulai berkumpul sejak pukul 09.00 WIB. Mereka membawa atribut organisasi khas dan sejumlah spanduk bertuliskan kritik terhadap kebijakan pemerintah kota. Aparat kepolisian tampak bersiaga di lokasi untuk mengamankan jalannya unjuk rasa agar tetap tertib.
Massa sempat mendesak agar perwakilan mereka diterima oleh pimpinan daerah. Setelah melalui proses negosiasi singkat, sejumlah perwakilan mahasiswa akhirnya diterima untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Inti tuntutan mereka adalah evaluasi total terhadap program yang berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan.
Sorotan Program Boros Anggaran
Dalam penyampaian aspirasinya, mahasiswa menyoroti sejumlah program yang dinilai tidak prioritas. Mereka meminta pemerintah kota melakukan audit menyeluruh dan transparansi atas setiap pos belanja, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan seremonial dan proyek yang tidak menyentuh kebutuhan langsung masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan.
Berikut tuntutan utama yang disampaikan DPC GMNI Kota Medan dalam aksi tersebut:
- Menghentikan program yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat;
- Melakukan audit dan transparansi atas seluruh pos belanja APBD;
- Melibatkan publik dan organisasi kemahasiswaan dalam musrenbang;
- Memprioritaskan anggaran untuk layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
Analisis: Anggaran Besar, Dampak Minim?
Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Medan mengelola APBD bernilai triliunan rupiah setiap tahunnya. Besaran tersebut menjadikan Medan salah satu daerah dengan belanja terbesar di Sumatera Utara, sekaligus menuntut pertanggungjawaban yang lebih terbuka atas setiap rupiah yang dibelanjakan. Dengan skala anggaran sebesar itu, sorotan terhadap efisiensi belanja daerah selalu menjadi perhatian publik, terutama ketika kebutuhan warga di lapangan masih jauh dari kata tuntas.
Menurut pengamat kebijakan publik, tuntutan semacam ini lazim muncul ketika ruang partisipasi warga terhadap perencanaan anggaran dirasa sempit. "Ketika masyarakat merasa APBD jauh dari kebutuhan mereka, aksi demonstrasi menjadi instrumen terakhir agar suara mereka didengar. Pemerintah sebaiknya menjadikan masukan ini bahan evaluasi, bukan sekadar formalitas," ujar pengamat yang enggan disebutkan namanya.
Mahasiswa juga mendesak wali kota membuka kanal partisipasi yang lebih luas. Mereka menilai keterlibatan publik dalam perencanaan pembangunan akan menekan potensi kebocoran dan pemborosan anggaran daerah secara signifikan.
Harapan Masyarakat dan Sikap Pemko Medan
Aksi GMNI mendapat respons beragam dari warga sekitar. Sebagian warga mengaku memahami aspirasi yang disampaikan mahasiswa, terutama di tengah tingginya harga kebutuhan pokok dan masih banyaknya keluhan soal layanan publik di Kota Medan.
"Kami berharap aksi ini tidak berhenti sebagai seremonial belaka. Pemerintah kota harus serius menata anggaran agar benar-benar berpihak kepada rakyat kecil," ujar seorang warga yang menyaksikan jalannya aksi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemko Medan belum memberikan keterangan resmi secara rinci. Namun demikian, para mahasiswa berkomitmen melanjutkan pengawalan terhadap kebijakan anggaran Wali Kota Rico Waas melalui langkah-langkah hukum dan partisipasi publik. Mereka menegaskan bahwa aksi pada hari ini hanyalah awal dari gerakan pengawasan yang lebih sistematis terhadap kinerja pemerintah kota.
Comments (0)