DPRD Sumut — Fraksi PDIP Minta APBD Tak Sekadar Besar di Atas Kertas

MEDAN — Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Sumatera Utara (Sumut) melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara. Dalam pernyataannya, fraksi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tidak boleh lagi terjebak pada kebanggaan semu atas besarnya angka anggaran yang ditetapkan. Yang jauh lebih penting, menurut fraksi, adalah memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar terealisasi, terserap dengan baik, dan pada akhirnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Pernyataan ini lahir dari kekhawatiran yang berkembang di kalangan dewan bahwa selama ini pencapaian pembangunan sering kali diukur hanya dari besaran pagu anggaran, bukan dari dampak yang dirasakan warga. Padahal, anggaran yang besar tanpa realisasi yang optimal hanya akan menjadi dokumen administrasi yang tidak menyentuh kebutuhan riil rakyat. Fraksi PDIP menilai pendekatan semacam ini harus dihentikan sejak awal perencanaan hingga tahap pelaksanaan.

"Kami tidak ingin APBD Sumut hanya menjadi angka besar di atas kertas. Yang kami kejar adalah realisasi yang nyata, serapan yang berkualitas, dan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat di seluruh kabupaten dan kota," tegas perwakilan Fraksi PDIP DPRD Sumut.

Angka Besar Bukan Jaminan Kesejahteraan

Dalam logika perencanaan daerah, APBD adalah instrumen utama pemerintah daerah untuk menjalankan program pembangunan. Namun Fraksi PDIP menegaskan bahwa logika tersebut hanya bekerja apabila anggaran diikuti oleh kemampuan eksekusi yang kuat. Besarnya pagu bukan jaminan kesejahteraan; yang menjadi jaminan adalah sejauh mana program berjalan, berapa lama waktu penyelesaian, dan siapa yang menerima manfaatnya. Jika realisasi rendah, maka pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan perbaikan layanan publik yang dijanjikan dalam dokumen perencanaan hanya akan tinggal wacana.

Fraksi menilai masih banyak program yang berjalan lambat di lapangan, baik karena birokrasi yang berbelit, lelang yang tertunda, maupun lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Kondisi ini membuat sejumlah kegiatan baru berjalan di penghujung tahun anggaran, sehingga kualitas output dan outcome-nya dipertanyakan. Waktu pelaksanaan yang menumpuk di akhir tahun kerap menjadi biang rendahnya kualitas belanja daerah.

Serapan Anggaran Cermin Kinerja Kepala Daerah

Fraksi PDIP menilai tingkat serapan anggaran merupakan cermin paling jujur dari kinerja eksekutif. Jika penyerapan rendah, publik berhak mempertanyakan kapasitas pemerintah dalam merencanakan dan mengeksekusi program. Karena itu, fraksi mendorong Pemprovsu melakukan evaluasi berkala setiap triwulan terhadap seluruh kegiatan yang didanai APBD, bukan menunggu laporan akhir tahun.

Berikut perbandingan dua pendekatan pengelolaan anggaran yang menjadi sorotan dewan:

Prioritas pada Program yang Menyentuh Rakyat

Fraksi PDIP juga mendorong agar alokasi anggaran diprioritaskan pada program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan bantuan sosial bagi kelompok rentan. Menurut pengamat kebijakan publik, fokus pada belanja produktif akan lebih cepat mendorong perputaran ekonomi daerah dibandingkan belanja yang bersifat seremonial. Karena itu, fraksi meminta setiap usulan program diuji kelayakannya berdasarkan urgensi dan keterukuran dampaknya.

Tak kalah penting, Fraksi PDIP mengingatkan agar pemerintah tidak mudah tergoda menaikkan target pendapatan yang tidak realistis hanya demi mempercantik angka. Pendapatan yang dipaksakan justru berisiko menciptakan beban baru bagi masyarakat, misalnya melalui pungutan yang tidak produktif. Kepatuhan pada aturan, kejujuran data, dan realisme target menjadi tiga prinsip yang menurut fraksi harus dipegang teguh dalam setiap penyusunan APBD.

Pengawasan Ketat DPRD Sepanjang Tahun

Fraksi PDIP berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara ketat, tidak hanya pada saat pembahasan APBD, tetapi juga sepanjang tahun anggaran berjalan. Dewan akan memantau pelaksanaan program, meminta laporan realisasi secara berkala, dan turun ke lapangan untuk memverifikasi kebenaran laporan. Pengawasan yang konsisten akan menekan praktik pemborosan dan kebocoran anggaran yang selama ini kerap mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Pada akhirnya, pesan Fraksi PDIP sederhana namun tegas: rakyat Sumatera Utara tidak membutuhkan angka-angka cantik, melainkan bukti nyata bahwa uang negara dikelola dengan jujur, efisien, dan tepat sasaran. APBD bukanlah piala yang dipamerkan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Seluruh elemen, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga masyarakat sipil, diharapkan bersinergi mengawal setiap rupiah agar benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.