KPK Jelaskan Dua Deputinya Absen dari Konferensi Pers Polda Metro Jaya

JAKARTA, DETIK INI JUGA — Malam puncak pengungkapan kasus korupsi di Polda Metro Jaya mendadak diwarnai ketidakhadiran dua pejabat tinggi KPK. Konferensi pers yang telah dijadwalkan pada Jumat (10/7) malam itu hanya dihadiri satu perwakilan KPK, yakni Deputi Asep Guntur Rahayu, sementara dua deputi lainnya batal tampil. Publik bertanya-tanya: ada apa di balik layar sinergi dua lembaga penegak hukum ini?

Kronologi Ketidakhadiran

Berdasarkan susunan acara yang beredar sebelum konpers, dua deputi KPK — yakni Deputi Bidang Penindakan dan Deputi Bidang Informasi dan Data — dijadwalkan hadir untuk menunjukkan soliditas antar lembaga dalam menuntaskan kasus korupsi besar. Sayangnya, saat konferensi dimulai pukul 20.30 WIB, dua kursi yang disediakan untuk mereka tetap kosong. Yang tampil hanya perwira tinggi Polri dan Asep Guntur Rahayu seorang diri.

Sumber di lokasi menyebutkan, para jurnalis langsung mempertanyakan kekosongan itu sebelum sesi tanya jawab dibuka. Suasana sempat canggung hingga Asep Guntur meminta waktu untuk memberikan klarifikasi.

Klarifikasi Asep Guntur: Bukan Konflik, Tapi Prioritas Penindakan

Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tidak ada keretakan koordinasi antara KPK dan Polda Metro Jaya. Ia menjelaskan, dua deputinya yang batal hadir tengah menjalankan tugas penegakan hukum yang tidak bisa ditinggalkan. Deputi Penindakan harus memimpin tim penjemputan tersangka korupsi lain di luar Jakarta yang memiliki keterkaitan jaringan dengan kasus Polda Metro Jaya. Sementara itu, Deputi Informasi dan Data sedang memimpin proses digital forensik terhadap perangkat elektronik yang baru disita—sebuah langkah krusial untuk mengunci barang bukti.

"Ini bukan soal mangkir atau ada konflik kepentingan. Ini soal prioritas: bekerja di balik layar atau berdiri di depan kamera. Kami memilih yang pertama," tegas Asep di hadapan puluhan wartawan. Ia menambahkan, komunikasi substantif terus berlangsung di tingkat penyidik dan analis tanpa hambatan.

Kasus yang Diungkap

Konferensi pers itu sendiri menjadi panggung pengumuman perkembangan penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan sarana dan prasarana di Polda Metro Jaya. Nilai proyek yang dikorupsi ditaksir mencapai Rp50 miliar, dengan modus penggelembungan harga dan penunjukan langsung fiktif. Polri telah menetapkan tiga tersangka: seorang perwira menengah, seorang pejabat Polda lainnya, dan direktur perusahaan kontraktor.

KPK dilibatkan untuk mendukung pelacakan aset dan analisis transaksi keuangan yang mencurigakan. Hingga saat ini, penyidik kedua lembaga telah menyita sejumlah dokumen, uang tunai, dan properti sebagai barang bukti.

Respons Polri dan Jaminan Transparansi

Direskrimsus Polda Metro Jaya yang turut hadir dalam konpers menyampaikan apresiasi atas pendampingan KPK meski dua deputinya tidak bisa hadir. "Dukungan mereka sangat terasa di level teknis. Kami terus bertukar data dan strategi. Malam ini, hasil kerja keras kami tetap kami sampaikan ke publik berkat kolaborasi ini," ujarnya.

Kedua lembaga berkomitmen untuk terus membuka informasi secara transparan. Masyarakat diimbau untuk tidak termakan spekulasi yang dapat mengaburkan fakta utama: korupsi besar sedang diungkap, dan kerja sama KPK-Polri terus berjalan. Publik pun menanti kelanjutan penyidikan yang diharapkan dapat menjerat pelaku utama lainnya tanpa tebang pilih.

Baca juga:

• Jampidsus Tepis Barang Bukti di Cipete dan Sentul Terkait Dirinya
• Jaga Hilirisasi, Pemerintah Longgarkan Pasokan Bijih Nikel