Tito Dorong Pemda Percepat BSPS, Target 400 Ribu Rumah

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengultimatum seluruh pemerintah daerah untuk mengakselerasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan target nasional 400 ribu unit rumah. Instruksi tegas ini disampaikan langsung kepada kepala daerah sebagai upaya mengejar ketertinggalan realisasi di tengah kebutuhan hunian layak yang mendesak.

Desakan Aksi Cepat

Tito menegaskan capaian BSPS tahun ini belum sesuai harapan. Ia memerintahkan bupati dan wali kota untuk memangkas birokrasi dan segera melakukan verifikasi calon penerima. “Jangan ada lagi data ganda atau rumah fiktif. Saya minta semua turun lapangan minggu ini,” tegasnya dalam rapat koordinasi virtual yang diikuti 514 daerah.

Mendagri mengancam akan memberikan sanksi administratif bagi pemda yang lamban merealisasikan program. Menurutnya, dana stimulan yang sudah dialokasikan harus segera terserap sebelum akhir tahun anggaran, mengingat perputaran ekonomi di sektor perumahan rakyat sangat bergantung pada kecepatan penyaluran bantuan.

Angka dan Tantangan

Program BSPS 2025 membidik 400 ribu unit rumah tidak layak huni. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan, hingga pertengahan Juni, progres baru menyentuh 37,2 persen. Keterlambatan ini terutama bersumber dari proses pendataan dan validasi yang tidak serempak di tingkat kabupaten/kota. Beberapa daerah bahkan masih menggunakan basis data lama yang tidak sinkron dengan perkembangan lapangan.

Hambatan lain muncul dari minimnya tenaga verifikator di desa-desa terpencil. Tito meminta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk merekrut pendamping lokal agar rantai birokrasi terpotong. Dengan begitu, material bangunan dan dana stimulan bisa langsung diterima warga tanpa menunggu siklus administrasi yang panjang.

Kolaborasi BPS Jadi Kunci

Untuk memastikan data akurat dan tepat sasaran, Mendagri mendesak pemda memperkuat kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di masing-masing kabupaten/kota. “Manfaatkan kerangka sampel dan data mikro BPS. Mereka punya peta kemiskinan spasial yang bisa langsung dipadukan dengan usulan desa,” ujarnya merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kini diselaraskan dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Kepala BPS menyatakan kesiapan institusinya untuk membuka akses data padan. Dalam keterangan terpisah, jajaran BPS daerah telah menyediakan dashboard interaktif yang memetakan rumah tangga dengan atap rusak, lantai tanah, dan fasilitas sanitasi buruk. Sinergi ini diharapkan memangkas waktu verifikasi dari sebelumnya enam pekan menjadi sepuluh hari kerja.

Mekanisme Percepatan

Pemda diwajibkan membentuk tim percepatan yang terdiri dari unsur Dinas Perumahan, Bappelitbangda, dan BPS. Tim ini bertugas menyusun daftar pendek (shortlist) penerima manfaat tingkat desa berdasarkan skor prioritas. Skema baru ini menghilangkan tahap pra-seleksi manual yang rawan subjektivitas dan mengadopsi algoritma pemeringkatan yang dikembangkan BPS bersama Bappenas.

Tito menargetkan seluruh data calon penerima selesai divalidasi dan diunggah ke sistem monitoring Kementerian PUPR paling lambat akhir bulan ini. Dengan percepatan tersebut, pemerintah yakin serapan anggaran BSPS bisa mencapai 90 persen pada triwulan ketiga, sekaligus mendekatkan asa 400 ribu keluarga untuk menempati hunian yang lebih layak.

Baca juga:

• Gelombang Diskon Gadget: Galaxy Z Fold 7 Turun Harga, TCL Hadirkan Ponsel
• Ledakan di Toko Bangunan Purwakarta Tewaskan Seorang Warga