Komisi III Dorong Polri Usut Tuntas Pemodal di Balik Sindikat Judol Hayam Wuruk Usai 287 WNA Ditetapkan Tersangka

Jakarta - Pengungkapan markas judi online berskala internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, oleh Bareskrim Polri mendapat tanggapan serius dari DPR. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rano Alfath, memberikan apresiasi tinggi atas kinerja aparat yang berhasil membongkar pusat operasional tersebut dan menetapkan 287 warga negara asing (WNA) sebagai tersangka.

Menurut laporan yang dihimpun media kami, penggerebekan ini menjadi salah satu operasi terbesar dalam upaya pemberantasan judi online di tanah air. Rano Alfath menegaskan bahwa keberhasilan ini membuktikan bahwa Indonesia tidak boleh dijadikan tempat yang aman bagi para pelaku kejahatan siber lintas negara.

Apresiasi untuk Polri

"Saya mengapresiasi kerja keras Bareskrim Polri yang berhasil mengungkap jaringan judi online berskala internasional ini. Operasi seperti ini menunjukkan bahwa Polri tidak hanya menyasar pelaku di permukaan, tetapi mulai membongkar pusat operasional dan jaringan yang selama ini bekerja secara terorganisir. Ini langkah yang patut diapresiasi dan harus terus dikawal sampai tuntas,"

Demikian pernyataan tegas Rano Alfath dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/06/2026).

Mendorong Pengusutan Pemodal Besar

Meski mengapresiasi penangkapan ratusan tersangka WNA, Komisi III DPR mendorong agar penyidikan tidak berhenti pada para operator lapangan saja. Rano Alfath meminta Bareskrim Polri untuk mendalami lebih jauh dan mengusut para pemodal utama yang mendanai operasi terlarang tersebut. Politisi tersebut menyoroti kemiripan pola operasional markas judol di Hayam Wuruk dengan pusat-pusat judi online yang selama ini beroperasi di kawasan Asia Tenggara, seperti Myanmar dan Kamboja.

Laporan media kami sebelumnya mengungkap bahwa tempat yang digerebek tersebut diduga mempekerjakan para WNA tersebut secara tertutup dengan sistem pengamanan ketat, mirip dengan kompleks scamming dan judi online di luar negeri. Dengan terkuaknya fakta bahwa modus operandi internasional telah masuk ke Jakarta, Rano menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap keberadaan warga asing serta aliran dana yang masuk ke Indonesia.

DPR berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum ini agar kasus serupa tidak terulang dan jeratan hukum tidak hanya menimpa para pekerja operasional, melainkan juga pemilik modal besar yang kerap kali lolos dari jerat hukum.