Jakarta — OJK Usul Lembaga Keuangan di PFII Wajib Entitas Baru

GEMURUH Rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) memasuki babak baru. Breaking: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyodorkan klausul tegas yang bisa menjadi game-changer peta industri keuangan nasional: setiap lembaga jasa keuangan (LJK) yang beroperasi di kawasan super-ekonomi itu harus berupa entitas baru, bukan cabang atau perpanjangan pemain lama skala nasional.

Artinya, bank, asuransi, sekuritas, hingga multifinance raksasa yang sudah bercokol di pasar domestik dilarang sekadar membuka kantor cabang baru di PFII. OJK menginginkan para pemain membentuk perusahaan completely new — entitas legal terpisah yang lahir khusus untuk berkiprah di pusat finansial bertaraf internasional itu.

Posisi Tegas OJK

Sinyal keras itu disampaikan langsung oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2026). Dalam rapat pembahasan RUU PFII, Rae menegaskan perlu ada pagar regulasi yang memastikan ekosistem keuangan di kawasan tersebut benar-benar steril dari dominasi pemain incumbent nasional.

"Kita belum bicara secara detail mengenai konglomerasi keuangan dan lain sebagainya," ujar Rae mengawali. Frasa itu kunci: OJK belum menyentuh isu cross-ownership dan jaringan afiliasi yang selama ini menjadi ciri oligarki keuangan nasional. Namun, usulan soal entitas baru sudah cukup menjadi kejutan yang memaksa pelaku industri membuka kalkulasi ulang.

"Itu harus ada entitas baru, kalau menurut saya ya. Tergantung nanti konsepnya disetujui seperti apa. Tapi itu harus entitas lain, entitas lain yang dia memang berdiri di sana."
— Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK

Konsep Entitas Baru: Peluang atau Penghalang?

Di balik sikap agresif OJK, terdapat pertaruhan besar. Keharusan mendirikan entitas baru berarti biaya besar dan kompleksitas perizinan bagi konglomerasi keuangan yang sudah mapan. Di sisi lain, kebijakan ini membuka kesempatan emas bagi investor asing dan lokal yang ingin masuk ke PFII dengan papan nama baru, tanpa harus bersaing langsung dengan raksasa yang sudah punya basis nasabah loyal.

Namun, tanpa regulasi soal konglomerasi, pengamat mencium celah: bisa saja sebuah grup keuangan raksasa mendirikan entitas "baru" di PFII yang secara substansi tetap dikendalikan oleh pemilik yang sama. Inilah pekerjaan rumah yang diakui sendiri oleh OJK masih blank dalam draf RUU saat ini.

Konglomerasi Keuangan Masih Abu-abu

RUU PFII, dalam pengakuan OJK, baru menjangkau aturan spesifik bagi entitas usaha per sektor. Belum ada bab atau pasal yang mengatur soal hubungan afiliasi, kepemilikan bersama, atau pengendalian grup antara bank, asuransi, dan sekuritas yang bernaung di bawah payung konglomerasi yang sama. Ini bisa menjadi Achilles' heel yang melemahkan semangat awal: menciptakan pusat finansial yang kompetitif dan bebas dari konsentrasi risiko grup.

Dian Ediana Rae sendiri mengakui pembahasan masih cair. "Tergantung nanti konsepnya disetujui seperti apa," katanya, menandakan bahwa usulan OJK bukan harga mati. Proses politik di Senayan akan menentukan seberapa ketat pagar yang akan dibangun.

PFII direncanakan menjadi financial hub internasional yang menawarkan insentif pajak, regulasi ramah bisnis, dan konektivitas global. Tanpa pengaturan entitas baru yang rigid, proyek ini hanya menjadi tempat parkir bisnis lama dengan bendera baru. Sebaliknya, jika usulan OJK diadopsi penuh, PFII bisa lahir sebagai panggung pemain-pemain fresh yang akan mewarnai kompetisi industri keuangan nasional.

Yang jelas, bola panas kini ada di meja parlemen. Pelaku industri keuangan menunggu kepastian: apakah mereka harus menyiapkan pendirian PT baru, atau cukup mengirim kartu nama kantor cabang ke kawasan baru itu.