JAKARTA — Kecepatan Internet Indonesia Masih Tertinggal Jauh di ASEAN

Layar telepon seluler yang terus menampilkan simbol pemuatan (loading) tanpa henti kini bukan lagi sekadar kendala teknis harian yang menjengkelkan, melainkan gambaran nyata dari tantangan konektivitas nasional. Di tengah ambisi besar pemerintah menuju percepatan Transformasi Digital 2045, fakta di lapangan menunjukkan bahwa fondasi jaringan internet di Indonesia masih membutuhkan pembenahan yang sangat mendasar.

Isu mengenai lambatnya akses internet di Tanah Air kembali menjadi perbincangan hangat setelah rilis data terbaru. Berdasarkan laporan Riset Digital 2025, kecepatan internet di Indonesia terbukti masih berada jauh di bawah rata-rata global, sekaligus menempatkan posisi Indonesia di papan bawah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Realitas Data: Angka di Bawah Rata-Rata Global

Data riset tersebut secara rinci mengungkapkan bahwa kecepatan akses internet seluler (mobile) di Indonesia saat ini hanya mencapai 29,06 Mbps. Sementara itu, untuk layanan internet pita lebar tetap (fixed broadband), rata-rata kecepatan nasional tercatat sebesar 32,05 Mbps. Angka-angka ini menjadi penanda jelas bahwa Indonesia belum mampu mengimbangi lonjakan kecepatan internet di tingkat regional maupun internasional.

Sebagai perbandingan, negara-negara tetangga seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia telah mencatatkan kecepatan internet pita lebar yang melampaui ratusan Mbps. Ketimpangan ini menonjolkan adanya jurang konektivitas yang lebar antara Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya.

Tantangan Geografis dan Regulasi Infrastruktur

Mengapa kecepatan internet di Indonesia terkesan berjalan di tempat? Para ahli telekomunikasi menilai bahwa tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelago) menjadi faktor penghambat paling dominan. Penggelaran kabel serat optik di dasar laut serta pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) di pulau-pulau terluar membutuhkan investasi dana yang sangat masif.

"Pembangunan infrastruktur digital nasional masih cenderung terpusat di Pulau Jawa. Selama insentif dan kemudahan izin investasi bagi operator di luar Jawa belum optimal, ketimpangan kualitas internet akan terus terjadi dan menahan laju pertumbuhan ekonomi daerah," tegas seorang pengamat telekomunikasi nasional.

Selain kendala geografis, persoalan penataan spektrum frekuensi radio serta biaya hak labuh (Right of Way) yang mahal di tingkat daerah turut melambatkan akselerasi perluasan jaringan 5G secara merata di seluruh pelosok negeri.

Ancaman Bagi Potensi Ekonomi Digital

Ketertinggalan kecepatan internet ini membawa implikasi langsung terhadap ambisi ekonomi digital Indonesia. Saat ini, jutaan pelaku UMKM, pekerja lepas harian, hingga perusahaan rintisan (startup) sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil dan cepat untuk menjalankan aktivitas bisnis mereka sehari-hari.

Bagi para praktisi teknologi dan industri kreatif, koneksi yang lambat menjadi penghambat utama produktivitas. "Kualitas internet yang sering tidak stabil membuat transfer data pekerjaan berukuran besar menjadi terkendala, bahkan sering menggagalkan koordinasi penting dengan mitra internasional," ungkap seorang pekerja teknologi asal Jakarta.

Jika reformasi regulasi, pemerataan investasi infrastruktur, dan optimalisasi frekuensi tidak segera dieksekusi secara nyata, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar konsumen digital yang besar tanpa didukung oleh daya saing infrastruktur yang tangguh di tingkat global.