Indonesia Dorong Penguatan Nelayan Skala Kecil di Sidang FAO

ROMA — Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan nelayan tradisional di kancah internasional. Melalui forum Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), delegasi Indonesia secara konsisten menyuarakan pentingnya penguatan kapasitas serta perlindungan nelayan skala kecil sebagai pilar utama ketahanan pangan dan keberlanjutan sektor kelautan.

Langkah diplomasi maritim ini dinilai sangat krusial mengingat mayoritas pelaku perikanan tangkap di Indonesia dan dunia berada pada kategori skala kecil. Keterlibatan aktif Indonesia dalam forum multilateral ini diarahkan untuk memastikan kebijakan global perikanan berpihak pada keadilan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

Komitmen Global untuk Kesejahteraan Pesisir

Dalam agenda sidang perikanan FAO tersebut, perwakilan Indonesia memaparkan berbagai tantangan nyata yang dihadapi nelayan kecil, mulai dari perubahan iklim, fluktuasi pasar, hingga keterbatasan akses terhadap teknologi modern dan permodalan. Penguatan nelayan kecil diposisikan sebagai agenda prioritas dalam kerangka implementasi Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries (SSF Guidelines).

"Nelayan skala kecil bukan sekadar penyedia protein hewani bagi jutaan keluarga, melainkan garda terdepan penjaga kedaulatan laut dan ekosistem perairan. Dukungan kebijakan global yang inklusif mutlak diperlukan agar mereka dapat berdaya saing dan terlindungi dari kerentanan ekonomi," tegas perwakilan delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.

Tahapan Strategis Penguatan Nelayan Tradisional

Untuk merealisasikan komitmen tersebut, pemerintah Indonesia mengusulkan sejumlah langkah terstruktur yang perlu diadopsi bersama oleh negara-negara anggota FAO:

1. Peningkatan Akses Finansial dan Asuransi: Mendorong penyediaan skema pembiayaan mikro yang terjangkau serta perlindungan asuransi jiwa dan kerja bagi nelayan tangkap tradisional guna mengantisipasi risiko cuaca ekstrem.
2. Modernisasi Rantai Dingin (Cold Chain): Memfasilitasi infrastruktur pascapanen berupa fasilitas pendingin berbasis energi terbarukan di desa-desa nelayan untuk menjaga kualitas dan harga jual komoditas ikan.
3. Perlindungan Wilayah Tangkap Berkelanjutan: Mengakui hak kelola kawasan pesisir tradisional dari ancaman eksploitasi berlebih kapal industri ilegal serta perusakan habitat laut.

Penyelarasan dengan Kebijakan Ekonomi Biru Nasional

Dorongan penguatan di forum FAO ini selaras dengan program prioritas ekonomi biru (Blue Economy) yang saat ini dijalankan di dalam negeri. Melalui kebijakan penangkapan ikan terukur, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara perlindungan ekologi laut dan peningkatan pendapatan nelayan lokal.

Indonesia juga membagikan praktik baik program pembangunan Desa Nelayan Maju (Kalaju) yang membenahi sanitasi, infrastruktur, dan tata kelola kampung pesisir secara terintegrasi. Inisiatif ini mendapat apresiasi dari berbagai negara berkembang yang menghadapi tantangan serupa di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Melalui forum ini, Indonesia berharap FAO dapat mengalokasikan bantuan teknis dan pendanaan program yang lebih besar untuk mempercepat transformasi ekonomi masyarakat pesisir, sehingga nelayan skala kecil mampu beradaptasi di tengah era disrupsi iklim global.