Mendagri Tito Karnavian Hadiri HUT Ke-16 BNPP di Jakarta

JAKARTA — Suasana penuh khidmat dan semangat kebangsaan mewarnai Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) yang digelar di Jakarta pada Kamis (17/9/2026). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala BNPP, Muhammad Tito Karnavian, hadir secara langsung untuk memimpin jalannya momentum bersejarah tersebut. Kehadiran mantan Kapolri ini menegaskan komitmen berkelanjutan pemerintah dalam memperkuat tata kelola kawasan perbatasan negara demi menjaga kedaulatan sekaligus memacu kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam arahan utamanya, Tito menekankan bahwa pengelolaan kawasan batas negara saat ini tidak lagi hanya berorientasi pada pendekatan keamanan semata (*security approach*), melainkan telah bergeser ke arah pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*). Selama 16 tahun kiprahnya, BNPP dinilai berhasil mengordinasikan berbagai langkah strategis inter-kementerian untuk mengubah wajah kawasan terluar Indonesia yang dulunya kerap terisolasi.

"Kita harus terus merawat dan mengubah paradigma lama. Kawasan perbatasan bukan lagi sekadar halaman belakang yang terlupakan, melainkan beranda terdepan Republik Indonesia yang mencerminkan martabat, kedaulatan, dan daya saing bangsa di mata internasional," tegas Tito Karnavian di hadapan para pejabat tinggi negara dan jajaran pegawai BNPP.

Transformasi Beranda Terdepan dan Akselerasi Pembangunan PLBN

Sejak dibentuk pada tahun 2010, BNPP telah mengawal akselerasi pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu di titik-titik krusial Nusantara, mulai dari pesisir Kalimantan, wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, hingga teritori Papua. Kehadiran PLBN yang megah dan modern kini berfungsi ganda, yakni sebagai pintu gerbang pengawasan imigrasi dan bea cukai serta pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan terluar.

Berikut adalah perbandingan transformatif capaian pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia dalam kurun waktu 16 tahun terakhir:

Pembangunan infrastruktur tersebut juga diimbangi dengan pemenuhan akses sarana publik pendukung. Berbagai program prioritas telah digulirkan untuk memperkuat kawasan batas negara, di antaranya:

• Konektivitas Jalan Perbatasan: Pembukaan akses jalan paralel guna menghubungkan desa-desa terisolasi dengan pusat perekonomian daerah.
• Pasar Lintas Batas: Penyediaan sarana perdagangan legal untuk memfasilitasi transaksi ekonomi antar-warga negara tetangga.
• Penguatan Layanan Dasar: Pembangunan fasilitas kesehatan, sekolah, dan pemenuhan jaringan telekomunikasi berbasis digital.

Tantangan Digitalisasi dan Ancaman Kejahatan Lintas Negara

Kendati menunjukkan progres signifikan, Mendagri Tito mengingatkan bahwa tantangan di garis batas negara terus berkembang seiring dinamisnya geopolitik global. Maraknya kejahatan lintas negara (*transnational crimes*) seperti perdagangan manusia, penyelundupan barang terlarang, hingga pelanggaran wilayah laut tetap menjadi perhatian serius yang membutuhkan pengawasan ekstra ketat.

Oleh karena itu, pada usianya yang ke-16 ini, BNPP berkomitmen mempercepat digitalisasi sistem tata kelola perbatasan. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI), pemantauan nirawak (*drone*), serta integrasi data perbatasan antar-lembaga menjadi prioritas mutlak yang tengah diakselerasi.

"Pemanfaatan teknologi mutakhir dalam sistem pengawasan perbatasan adalah sebuah keharusan. Kita ingin lalu lintas barang dan manusia berjalan efektif serta transparan tanpa mengorbankan keamanan nasional sedikit pun," ujar Tito menekankan pentingnya inovasi.

Sinergi Antar-Lembaga demi Pemberdayaan Warga Lokal

Menutup perayaan HUT ke-16 BNPP RI, Mendagri memberikan apresiasi tinggi kepada TNI, Polri, pemerintah daerah, serta jajaran kementerian teknis yang terus bersinergi menjaga garis batas negara. Ia mengimbau agar kolaborasi ini terus dipelihara demi memastikan masyarakat perbatasan semakin berdaya secara ekonomi dan merasa bangga menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Melalui momentum peringatan ini, pemerintah optimistis kawasan perbatasan Indonesia akan tumbuh menjadi magnet ekonomi baru yang tidak hanya kokoh secara pertahanan, tetapi juga sejahtera secara sosial-ekonomi.