AS Desak Sekutu NATO Bubarkan Mahkamah Pidana Internasional

WASHINGTON — Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan telah meluncurkan langkah diplomatik terkoordinasi untuk mendesak negara-negara sekutunya di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) agar bersatu mengambil langkah pembubaran atau pembatasan ketat terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Inisiatif kontroversial ini mencerminkan meningkatnya frustrasi Washington terhadap yurisdiksi pengadilan yang berbasis di Den Haag, Belanda tersebut.

Laporan dari berbagai media internasional menyebutkan bahwa pejabat senior AS telah mendekati sejumlah diplomat Eropa untuk menggalang dukungan bersama. Washington memandang tindakan investigasi independen ICC terhadap para pejabat militer dan politik dari negara-negara yang bukan penandatangan Statuta Roma sebagai bentuk ancaman kedaulatan.

Kronologi Meningkatnya Tekanan Diplomatik AS

Upaya terbaru Amerika Serikat ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan puncak dari gesekan panjang antara Gedung Putih dan lembaga penegak hukum internasional tersebut:

1. Penolakan Ratifikasi Statuta Roma: Sejak awal pendirian ICC, Washington secara konsisten menolak meratifikasi Statuta Roma demi melindungi personel militer dan warganya dari potensi dakwaan yurisdiksi eksternal.
2. Sanksi Era Sebelumnya: Ketegangan sempat memuncak ketika otoritas AS menjatuhkan sanksi visa dan pembekuan aset terhadap sejumlah pejabat tinggi ICC yang berupaya menyelidiki operasi militer di kawasan konflik global.
3. Eskalasi Surat Perintah Penangkapan: Penerbitan surat perintah penangkapan terbaru dari ICC terhadap sejumlah tokoh internasional dan sekutu dekat AS memicu kemarahan bilateral di Kongres AS.
4. Lobi Terbuka ke NATO: Pekan ini, Washington secara resmi mengangkat isu restrukturisasi hingga pembubaran mandat ICC dalam diskusi meja bundar bersama mitra strategis transatlantik.

"Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada institusi peradilan supranasional yang melampaui batas kewenangan terhadap negara-negara berdaulat yang tidak menandatangani piagam pendiriannya," ungkap seorang diplomat yang mengetahui langsung pembicaraan tersebut.

Dilema di Tubuh Anggota Pakta Pertahanan

Manuver diplomatik AS menempatkan negara-negara Eropa anggota NATO dalam posisi serba sulit. Mayoritas negara di kawasan Uni Eropa, seperti Inggris, Jerman, dan Prancis, merupakan penandatangan aktif sekaligus penyandang dana utama Statuta Roma yang secara prinsipil mendukung independensi ICC.

Para analis hubungan internasional menilai bahwa desakan ini berpotensi memicu keretakan baru di internal NATO:

• Prinsip Supremasi Hukum: Negara-negara Eropa Barat bersikeras mempertahankan ICC sebagai benteng utama pertanggungjawaban hukum atas kejahatan perang dan genosida global.
• Solidaritas Keamanan Transatlantik: Di sisi lain, para sekutu sangat bergantung pada payung keamanan AS di tengah dinamika geopolitik global yang kian memanas.
• Risiko Polarisasi Hukum: Pembubaran atau delegitimasi terhadap ICC dikhawatirkan dapat melumpuhkan sistem peradilan internasional secara permanen.

Tantangan Menuju Pembubaran Institusi

Secara hukum internasional, pembubaran Mahkamah Pidana Internasional bukanlah perkara mudah karena institusi ini berdiri atas kesepakatan lebih dari 120 negara anggota di seluruh dunia. Tanpa adanya konsensus bulat dari seluruh negara pihak penandatangan, langkah unilateral atau aliansi terbatas tidak memiliki legitimasi hukum formal untuk menutup pengadilan tersebut.

Hingga saat ini, Sekretariat ICC di Den Haag menegaskan bahwa mandat pengadilan tetap berjalan sesuai kerangka hukum internasional yang sah dan tidak akan terpengaruh oleh tekanan politik manapun.