Habiburokhman Ketua Panja Kasus Dugaan Korupsi Febrie Adriansyah

JAKARTA, DETIK INI JUGA — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat baru saja mengumumkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) yang akan mengawal transparansi penyidikan tiga perkara dugaan korupsi kelas kakap. Informasi yang dihimpun Beritatercepat, Ketua Komisi III Habiburokhman resmi ditunjuk sebagai nahkoda tim pengawas tersebut.

Langkah ini diambil DPR menyusul sorotan publik terhadap penanganan kasus yang salah satunya menyeret nama Jaksa Febrie Adriansyah. Dua perkara lainnya masih dalam tahap pendalaman, namun dipastikan memiliki bobot kerugian negara signifikan.

Panja Dibentuk Siang Ini

Rapat internal Komisi III pada Selasa (9/6/2026) menghasilkan keputusan bulat. Habiburokhman langsung ditetapkan sebagai ketua Panja melalui mekanisme musyawarah. “Kami sepakat membentuk Panja untuk memastikan pengusutan berjalan tanpa intervensi,” ujar sumber internal yang enggan disebutkan identitasnya.

Pembentukan tim pengawas ini sekaligus menjawab kegelisahan masyarakat yang menuntut transparansi. Panja akan memiliki akses pemantauan ke setiap tahapan proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum.

Tiga Kasus Jadi Prioritas

Kasus pertama dan paling menyita perhatian adalah dugaan korupsi yang melibatkan Febrie Adriansyah, seorang jaksa senior yang sebelumnya menjabat posisi strategis. Posisi tersebut diduga disalahgunakan dalam proyek bernilai miliaran rupiah.

Dua kasus lain yang turut masuk radar Panja masih dirahasiakan, namun dipastikan menyangkut kerugian negara di atas Rp500 miliar di sektor infrastruktur dan energi. Komisi III menegaskan akan membuka rinciannya setelah tim kerja mulai beroperasi efektif pekan depan.

Habiburokhman: Pengawasan Ketat, Tanpa Intervensi

Dalam pernyataan pertamanya setelah penunjukan, Habiburokhman menegaskan komitmen pengawasan proporsional. “Ini bukan intervensi, melainkan kontrol parlemen agar proses hukum berintegritas,” tegasnya.

Anggota Panja masih dalam tahap seleksi. Habiburokhman memastikan komposisinya akan merepresentasikan seluruh fraksi secara proposional. Rapat perdana Panja dijadwalkan Senin depan, langsung membahas peta jalan pengawasan sembilan bulan ke depan. Habiburokhman berjanji seluruh perkembangan akan dilaporkan secara transparan ke publik. “Kami ingin masyarakat ikut mengawal,” pungkas politikus Gerindra itu.

Anggota tim pengawas akan dibekali kewenangan memanggil penyidik serta meminta salinan dokumen perkara. Langkah ini diharapkan menutup celah bolak-balik berkas perkara yang kerap memperlambat keadilan.

Respons Publik dan Penegak Hukum

Sejumlah elemen masyarakat sipil menyambut positif meski mewanti-wanti agar Panja tak menjadi alat politik. Sementara itu, Kejaksaan Agung belum memberikan pernyataan resmi, meskipun sumber internal menyatakan siap berkoordinasi penuh.

Pengamat hukum dari Universitas Indonesia, Dr. Andi Saputra, menilai pembentukan Panja sebagai terobosan strategis asalkan kewenangannya tidak melampaui batas. “Parlemen bisa menjadi akselerator transparansi selama tetap menjaga ranah teknis penyidikan,” jelasnya.

Baca juga:

• Krisis Listrik Kuba Lumpuhkan Kehidupan 10 Juta Penduduk
• AS Pantau Penarikan Pasukan Israel dari Lebanon