Suhardi Duka: Profil dan Kinerja Gubernur Sulawesi Barat

Profil Singkat

Drs. H. Suhardi Duka, MM, lahir di Mamuju, 10 Mei 1962. Gubernur Sulawesi Barat periode 2017–2022 yang kembali terpilih untuk masa jabatan kedua (2022–2027). Berlatarbelakang birokrat senior dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di pemerintahan daerah.

Pendidikan terakhir S2 Manajemen dan dikenal sebagai figur teknokrat yang mengedepankan pendekatan administratif. Di bawah kepemimpinannya, Sulbar mencatat pertumbuhan ekonomi 5,8% (Q4 2025) — tertinggi dalam satu dekade.

Karier dan Riwayat Jabatan

• Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat (2006–2016) — birokrat karier yang menduduki posisi puncak ASN sebelum terjun ke politik.
• Penjabat Bupati Mamuju Tengah (2013) — memimpin daerah pemekaran baru.
• Gubernur Sulawesi Barat (2017–sekarang) — terpilih dua periode melalui koalisi partai besar.
• Ketua DPD Partai Demokrat Sulbar — memegang kendali partai sejak 2018.

Kinerja dan Program Unggulan

Tahun 2025–2026 menjadi fase akselerasi program strategis yang berfokus pada tiga pilar utama:

• Infrastruktur Jalan Trans-Sulbar. Pembangunan 212 km jalan provinsi yang menghubungkan Mamuju-Mamasa-Toraja rampung 90% per Maret 2026. Anggaran Rp 1,2 triliun dari APBD dan dana DAK.
• Program Sulbar Sehat. Universal health coverage mencapai 96,3% penduduk (per Desember 2025). Angka stunting turun dari 35,8% (2022) menjadi 30,2% (awal 2026).
• Pembangunan Bendungan Budong-Budong. Proyek strategis nasional untuk irigasi 4.500 hektare sawah. Mulai pengisian air Q1 2026.
• Digitalisasi Pelayanan Publik. Launching aplikasi "Sulbar Terpadu" integrasi 147 layanan perizinan dan administrasi. Pemangkasan birokrasi hingga 40%.

"Kita kejar ketertinggalan infrastruktur sebagai fondasi ekonomi. Tanpa konektivitas, potensi kakao dan kelapa Sulbar sulit bersaing." — Suhardi Duka, Rapat Koordinasi Pembangunan, Februari 2026.

Tantangan dan Harapan

Meski pertumbuhan positif, sejumlah pekerjaan rumah tetap mengemuka pada 2026:

• Tingkat kemiskinan 22,8% — masih tertinggi ketiga nasional. Program bantuan langsung tunai dan padat karya terus diperluas.
• Ketimpangan antarwilayah antara pesisir dan pegunungan yang memicu urbanisasi tak terkendali di Mamuju.
• Isu tata kelola Dana Desa — 17 kepala desa tersangkut kasus hukum sepanjang 2025, mendorong audit menyeluruh Inspektorat.
• Persiapan Pilkada Serentak 2027 — regenerasi kepemimpinan dan potensi konstelasi politik baru menjadi perhatian pengamat.

Dua tahun terakhir masa jabatan Suhardi Duka akan menjadi ujian konsolidasi: memastikan proyek infrastruktur besar rampung tepat waktu, menekan angka kemiskinan, dan meninggalkan warisan tata kelola yang bersih.