Dualisme Kadin Cilegon Berujung pada Dua Kantor Berbeda

Polemik kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon semakin memanas. Dua kubu yang saling mengklaim sebagai pengurus sah kini masing-masing menempati kantor sekretariat terpisah. Kondisi ini menimbulkan kebingungan di kalangan anggota dan menghambat pelayanan organisasi.

Konflik internal yang sudah berlangsung berbulan-bulan ini seakan tidak menemui titik terang. Alih-alih bersatu, kedua kubu justru memperkuat posisi masing-masing dengan mendirikan kantor sendiri. Kepengurusan versi penjabat (Pj) tetap bertahan di kantor lama, sementara Tim Karteker memilih lokasi baru.

Dua Sekretariat, Dua Klaim Sah

Seperti dilaporkan sebelumnya, Kepengurusan Kadin Kota Cilegon versi Pj masih menempati kantor di Jalan Raya Anyer, Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta. Kantor tersebut menjadi saksi bisu sepinya aktivitas organisasi. Seorang pengurus yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa hampir tidak ada kegiatan berarti di sana.

Sepi juga jarang ada orang. Tidak ada aktivitas organisasi yang berarti di kantor. Jadi memang sepi setiap harinya, ujarnya.

Sementara itu, Tim Karteker Kadin Kota Cilegon memilih berkantor di Gedung Sucofindo, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang. Lokasi ini dinilai lebih strategis dan representatif. Hingga saat ini, kedua kubu sama-sama mengklaim kepengurusan yang sah berdasarkan surat keputusan masing-masing.

Perbedaan lokasi sekretariat ini menegaskan betapa dalamnya jurang perpecahan di tubuh Kadin Cilegon. Masing-masing pihak enggan berkompromi dan saling menyalahkan atas terjadinya dualisme. Akar masalah sebenarnya berawal dari perbedaan interpretasi hasil Musyawarah Kota (Muskot) yang digelar beberapa waktu lalu.

Dampak Nyata bagi Anggota

Konflik berkepanjangan ini membawa dampak negatif yang langsung dirasakan oleh para anggota Kadin Cilegon. Beberapa masalah yang muncul antara lain:

• Kesulitan perpanjangan kartu anggota – Anggota tidak tahu harus ke sekretariat mana untuk mengurus perpanjangan.
• Tertundanya surat rekomendasi – Banyak anggota yang membutuhkan surat rekomendasi untuk keperluan bisnis harus menunggu kepastian pengurus.
• Kegiatan promosi dan pelatihan terhenti – Program-program yang sebelumnya rutin diadakan kini terbengkalai.
• Ketidakpastian hukum – Status legal kedua kubu masih digugat, membuat anggota ragu untuk terlibat aktif.

Seorang anggota yang ditemui secara terpisah mengeluhkan situasi ini. Kami bingung harus ke kantor mana untuk mengurus administrasi. Pelayanan jadi tidak maksimal, ujarnya seraya berharap konflik segera berakhir.

Upaya Mediasi Belum Membuahkan Hasil

Pemerintah Kota Cilegon dan Kadin Provinsi Banten sebenarnya sudah beberapa kali mencoba memediasi kedua kubu. Namun, upaya tersebut selalu gagal karena masing-masing pihak bersikukuh pada pendiriannya. Beberapa pertemuan tertutup telah dilakukan, tetapi belum menghasilkan kesepakatan.

Jika konflik ini tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan akan berujung pada pembekuan kegiatan Kadin Kota Cilegon oleh pemerintah daerah. Hal ini tentu akan merugikan dunia usaha di Cilegon, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergantung pada layanan Kadin.

Sejumlah pengamat ekonomi daerah menilai dualisme ini harus segera diakhiri demi menjaga iklim investasi dan kepercayaan pelaku usaha. Kadin sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tidak boleh terpecah belah. Diperlukan kesadaran kolektif untuk mengedepankan kepentingan bersama di atas ambisi pribadi atau kelompok.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanda-tanda rekonsiliasi yang serius. Kedua kubu masih sibuk menggalang dukungan dan mempertahankan klaim legalitas masing-masing. Publik menunggu langkah nyata dari pihak berwenang untuk memutuskan mana kepengurusan yang sah secara hukum.