Zubir Ahmed Minta Layanan Paliatif Diperbaiki Sebelum Debat Eutanasia

LONDON — Mantan wakil menteri kesehatan Inggris sekaligus ahli bedah vaskular dan transplantasi National Health Service (NHS), Zubir Ahmed, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mendahulukan penerapan legalisasi euthanasia atau assisted dying sebelum sistem perawatan paliatif bagi pasien paling rentan benar-benar diperbaiki. Pernyataan itu disampaikannya dalam sebuah artikel opini yang dimuat surat kabar The Guardian pada Selasa (25/8/2026).

Ahmed, yang juga anggota parlemen dari Partai Buruh, menyebut pengalamannya bertugas di Departemen Kesehatan dan Perawatan Sosial (Department of Health and Social Care) membuatnya yakin bahwa sistem kesehatan Inggris dan Wales belum siap menghadapi konsekuensi kebijakan yang memungkinkan pasien sakit terminal mengakhiri hidupnya dengan bantuan medis.

Pengalaman Dokter di Titik Paling Rentan

Dalam tulisannya, ayah dua anak ini menggambarkan betapa seringnya ia berdiri di samping pasien yang berada pada momen paling rapuh dalam hidup mereka. Ia mengaku telah menyaksikan kecemasan yang menyelimuti prospek kematian, serta harapan putus asa pasien dan keluarga untuk menghindari penderitaan yang tidak perlu.

"Sebagai mantan menteri kesehatan yang menyaksikan sistem ini dari dalam, saya dapat menyatakan bahwa sistem kami belum siap dan belum mampu menjawab pertanyaan ini," tulis Ahmed dalam artikelnya.

Bagi Ahmed, belas kasih sejati dalam debat euthanasia menuntut pertanyaan yang jauh lebih mendasar daripada sekadar mekanisme legal. Ia mempertanyakan bentuk masyarakat seperti apa yang sedang dibangun apabila negara mendahulukan sistem untuk membantu orang mati dibandingkan memperbaiki sistem untuk merawat mereka.

Kronologi Panjang Debat Assisted Dying di Parlemen

1. November 2024 — Rancangan undang-undang tentang orang dewasa sakit terminal mulai diperdebatkan di Dewan Rakyat Inggris, memicu kontroversi publik yang luas.
2. Juni 2025 — Dewan Rakyat menyetujui rancangan tersebut dalam pemungutan suara yang sangat ketat dengan hasil 314 banding 291 suara, sebelum proses lanjutan berpindah ke Dewan Bangsawan.
3. 6 September 2025 — Zubir Ahmed dilantik sebagai wakil menteri utama di Departemen Kesehatan dan Perawatan Sosial, memberinya akses langsung ke pusat pengambilan kebijakan kesehatan nasional.
4. 12 Mei 2026 — Ahmed meninggalkan jabatan pemerintahan dan kembali ke bangku backbench parlemen.
5. Agustus 2026 — Ahmed menyuarakan kritiknya secara terbuka melalui kolom opini, menuntut prioritas pada perawatan paliatif sebelum undang-undang euthanasia dieksekusi.

Akses Perawatan Paliatif Masih Jauh dari Merata

Inti argumentasi Ahmed terletak pada fakta bahwa keinginan seseorang untuk mengakhiri hidupnya bisa dipengaruhi oleh ketersediaan — ataupun ketiadaan — perawatan paliatif yang layak. Menurut perkiraan sejumlah lembaga amal kesehatan di Inggris, puluhan ribu hingga lebih dari 100 ribu orang setiap tahunnya tidak mendapatkan perawatan paliatif yang seharusnya mereka terima.

Ketimpangan itu juga terjadi antarwilayah. Pasien di daerah pinggiran kerap kesulitan mengakses tim spesialis perawatan paliatif, layanan hospice, maupun dukungan pengelolaan nyeri kronis, sementara pasien di kota-kota besar relatif lebih mudah terlayani. Bagi Ahmed, kondisi semacam ini membuat keputusan mengenai kematian berbantuan berpotensi tidak sepenuhnya sukarela, melainkan lahir dari keputusasaan akibat layanan yang absen.

Pertanyaan Fundamental bagi Masyarakat

Ahmed menekankan bahwa semua pihak sesungguhnya sepakat ingin orang-orang yang menghadapi akhir kehidupan diperlakukan dengan kelembutan dan rasa hormat. Namun, ia mengingatkan bahwa kompasionat tidak berhenti pada legalisasi hak untuk mati, melainkan menuntut jaminan nyata bahwa tak seorang pun memilih kematian karena sistem gagal merawatnya.

"Masyarakat macam apa yang kita bangun jika, sebelum memperbaiki sistem yang dirancang untuk merawat manusia, kita memperkenalkan sistem yang dirancang untuk membantu mereka mati?" demikian Ahmed menulis.

Seruan Aksi Sebelum Undang-Undung Berlaku Efektif

Lebih lanjut, Ahmed mengajak para pembuat kebijakan memperlambat laju implementasi dan menempatkan investasi besar pada layanan hospice, pelatihan tenaga kesehatan, serta perluasan cakupan perawatan paliatif gratis bagi seluruh pasien sakit terminal. Ia menilai langkah-langkah tersebut harus menjadi prasyarat, bukan sekadar program pendamping setelah legalisasi berjalan.

Hingga kini, proses legislasi euthanasia di Inggris dan Wales masih menuai pro dan kontra di kalangan medis, agama, dan advokat hak penyandang disabilitas. Suara Ahmed — yang datang dari sosok dokter praktisi sekaligus eks pejabat kesehatan — diyakini akan menambah tekanan pada pemerintah agar memastikan fondasi perawatan paliatif tertata dahulu, sebelum pintu kematian berbantuan resmi dibuka bagi masyarakat.