Warga Simalungun Amankan Alat Berat Mafia Kayu Ilegal di Parapat

Suasana di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) Silombu, Nagori Sipangan Bolon Mekar, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, berubah tegang pada Rabu (26/8/2026). Puluhan warga yang mengatasnamakan Kelompok Tani mendadak menghentikan aktivitas penebangan kayu pinus yang tengah berlangsung di kawasan tersebut. Deru mesin yang sedianya memotong batang-batang pinus satu per satu pun dipaksa berhenti, bersamaan dengan diamankannya sejumlah peralatan berat milik para penebang.

Peristiwa ini bermula dari kecurigaan warga terhadap aktivitas penebangan yang dinilai tidak memiliki izin sah. Dengan sigap, warga berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Parapat untuk menghentikan kegiatan tersebut. Hasilnya, satu unit ekskavator, tiga unit chainsaw atau senso, serta satu unit truk Colt Diesel berhasil diamankan sebagai barang bukti dugaan pembalakan liar di kawasan hutan Simalungun.

Kronologi Penghentian Penebangan Kayu Ilegal

Menurut keterangan yang dihimpun di lokasi, penebangan kayu pinus di APL Silombu telah berlangsung selama beberapa waktu sebelum akhirnya dihentikan warga. Kelompok Tani yang menjadi motor penghentian ini menilai aktivitas tersebut mencurigakan lantaran tidak pernah ada sosialisasi maupun dokumen perizinan yang diperlihatkan kepada masyarakat setempat. Kekhawatiran akan rusaknya kawasan hutan dan lahan warga menjadi alasan utama mereka bertindak.

"Kami tidak pernah melihat izin apa pun dari kegiatan penebangan ini. Pohon pinus yang ditebang jumlahnya banyak dan lokasinya dekat dengan lahan warga, sehingga kami sepakat menghentikannya dan melaporkannya ke polisi," ujar salah seorang perwakilan warga di lokasi kejadian.

Kedatangan petugas kepolisian kemudian mengamankan lokasi dan meminta para operator alat berat menghentikan pekerjaan. Tidak terjadi aksi kekerasan dalam penghentian tersebut. Ketegangan sempat menyelimuti kawasan itu, namun berkat komunikasi yang baik antara warga dan aparat, proses pengamanan berjalan lancar tanpa insiden berarti.

Barang Bukti Diamankan ke Polsek Parapat

Selain menghentikan penebangan, warga bersama pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan dalam aktivitas pembalakan liar. Barang bukti tersebut terdiri dari satu unit alat berat ekskavator, tiga unit senso (chainsaw), dan satu unit truk Colt Diesel yang diduga digunakan untuk mengangkut kayu hasil tebangan keluar dari kawasan.

Seluruh barang bukti kemudian diboyong ke Polsek Parapat untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Para petugas juga melakukan pendataan terhadap operator dan pekerja yang berada di lokasi penebangan guna dimintai keterangan. Kehadiran alat berat bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah menunjukkan bahwa penebangan ini kemungkinan besar bukan dikerjakan oleh perorangan.

Polisi Dalami Dugaan Jaringan Mafia Kayu

Diamankannya alat-alat berat tersebut menjadi sinyal kuat bahwa penebangan di kawasan APL Silombu bukanlah aktivitas berskala kecil. Dugaan keterlibatan jaringan mafia kayu pun mencuat di tengah masyarakat, mengingat peralatan yang diamankan bernilai besar dan membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Pihak kepolisian pun bergerak cepat dengan membawa seluruh barang bukti ke Mapolsek Parapat.

"Kami akan mendalami kasus ini secara menyeluruh. Seluruh barang bukti sudah diamankan untuk proses penyidikan, dan kami akan memeriksa kelengkapan dokumen serta legalitas kegiatan penebangan tersebut," ungkap pihak kepolisian Polsek Parapat.

Kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak main hakim sendiri. Setiap temuan dugaan aktivitas ilegal sebaiknya dilaporkan kepada aparat agar dapat ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Kerja sama antara warga dan aparat seperti yang terjadi di Girsang Sipangan Bolon dinilai menjadi contoh yang baik dalam pengawasan hutan berbasis masyarakat.

Kerentanan Kawasan APL dan Risiko Lingkungan

Areal Penggunaan Lain (APL) Silombu secara peruntukan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan. Namun demikian, pemanfaatan APL tetap wajib mengikuti ketentuan perizinan yang berlaku. Aktivitas penebangan yang berlangsung tanpa dokumen yang sah berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan beserta peraturan perundang-undangan turunannya.

Letak Nagori Sipangan Bolon Mekar yang tidak jauh dari kawasan wisata Danau Toba menjadikan kelestarian hutan di sekitarnya semakin penting. Kerusakan hutan akibat pembalakan liar dikhawatirkan memicu erosi, banjir bandang, hingga menurunnya kualitas air danau, terlebih dengan topografi kawasan yang berbukit dan rawan longsor.

Harapan Masyarakat akan Penegakan Hukum

Aksi warga ini mendapat dukungan luas dari masyarakat sekitar. Banyak pihak berharap penghentian penebangan ini menjadi titik awal penertiban aktivitas pembalakan liar di Kabupaten Simalungun, khususnya di sekitar kawasan penyangga Danau Toba yang menjadi destinasi wisata unggulan nasional.

"Kami tidak ingin kawasan ini rusak. Hutan pinus adalah penopang kehidupan kami, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi masyarakat," tambah seorang warga Nagori Sipangan Bolon Mekar.

Bagi masyarakat Girsang Sipangan Bolon, hutan bukan sekadar aset ekonomi, melainkan juga warisan alam yang harus dijaga untuk anak cucu. Oleh karena itu, mereka berharap aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap para pelaku pembalakan liar hingga ke akar-akarnya, termasuk menelusuri pihak-pihak yang mendanai dan memerintahkan penebangan tersebut.

Sampai berita ini diturunkan, proses penyelidikan masih berlangsung di Polsek Parapat. Masyarakat menunggu kepastian hukum atas kasus ini, sambil berharap tidak ada lagi aktivitas penebangan ilegal yang merusak kawasan hutan di Kabupaten Simalungun. Kasus ini sekaligus menjadi peringatan bagi siapa pun yang mencoba memanfaatkan hutan secara ilegal bahwa pengawasan masyarakat dan aparat akan terus berjalan.