BERITATERCEPAT.COM, MEDAN — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menggelar rapat kerja evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan di ruang rapat Komisi II, gedung DPRD Kota Medan. Rapat kerja ini difokuskan untuk membedah capaian pelaksanaan program, kegiatan prioritas, serta serapan dan realisasi anggaran Triwulan II Tahun Anggaran berjalan.
Rapat evaluasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Medan, Modesta Marpaung, S.K.M., S.Keb., tersebut dihadiri oleh jajaran anggota legislatif lintas fraksi di Komisi II serta para pejabat struktural dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Langkah ini merupakan perwujudan konkret dari fungsi pengawasan legislatif guna memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Optimalisasi Serapan Anggaran dan Mutu Pendidikan
Dalam agenda tersebut, Komisi II menyoroti secara komprehensif performa anggaran pada bidang pendidikan dasar, menengah, hingga pelestarian kebudayaan lokal. Legislatif menekankan bahwa serapan fiskal tidak hanya dinilai dari angka persentase serapan di atas kertas, melainkan harus linier dengan peningkatan mutu layanan pendidikan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Evaluasi ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan setiap rupiah alokasi APBD benar-benar berdampak nyata pada peningkatan kualitas belajar-mengajar serta sarana dan prasarana sekolah di seluruh penjuru Kota Medan," tegas Modesta Marpaung saat memimpin jalannya forum.
Sejumlah indikator utama yang menjadi bahan pendalaman Komisi II meliputi:
- Tingkat penyerapan anggaran program wajib belajar dan bantuan operasional pendidikan daerah.
- Progres revitalisasi dan pemeliharaan gedung sekolah negeri yang memerlukan perbaikan mendesak.
- Distribusi serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di tingkat kecamatan.
- Efektivitas alokasi dana program pelestarian seni budaya dan cagar budaya Kota Medan.
Mengurai Kendala Lapangan dan Hambatan Birokrasi
Selain meninjau capaian yang telah berhasil diselesaikan pada paruh pertama tahun anggaran, forum ini juga mengidentifikasi sejumlah kendala teknis dan birokratis yang dihadapi dinas terkait. Beberapa hambatan yang mengemuka mencakup proses penyesuaian administrasi tender pengadaan fasilitas belajar hingga sinkronisasi data penerima manfaat program bantuan pendidikan.
Komisi II meminta dinas teknis segera melakukan akselerasi pada triwulan berikutnya tanpa mengabaikan aspek kepatuhan dan akuntabilitas keuangan negara. Pelayanan pendidikan dipandang sebagai sektor fundamental yang tidak boleh terhambat oleh lambatnya proses birokrasi internal.
Rekomendasi Strategis dan Pengawasan Berkelanjutan
Melalui pertemuan berkala ini, Komisi II DPRD Kota Medan menerbitkan sejumlah rekomendasi strategis bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas diminta untuk mempertajam skala prioritas kegiatan, mempercepat eksekusi proyek sarana fisik menjelang akhir tahun anggaran, serta memperkuat transparansi manajemen anggaran.
DPRD Kota Medan berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan program di sektor pendidikan dan kebudayaan hingga tuntas. Pengawasan berlapis diharapkan mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga Medan di bidang pendidikan bermutu.
Comments (0)