MEDAN — Polda Sumut Tetapkan Anggota DPRD Dhody Thahir Tersangka

Suasana politik dan hukum di Sumatera Utara mendadak bergejolak setelah Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) secara resmi menetapkan Dhody Thahir, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat. Keputusan ini memicu gelombang kontroversi di ruang publik maupun jagat hukum lokal, mengingat posisi politik dan latar belakang profesional Dhody yang cukup dikenal di wilayah tersebut.

Penetapan status hukum tersebut didasarkan pada serangkaian penyelidikan dan penyidikan maraton yang dilakukan oleh tim penyidik Polda Sumut. Kasus ini bermula dari aduan masyarakat terkait penggunaan dokumen atau surat yang terindikasi tidak otentik dalam sebuah proses administratif dan keperdataan. Pihak kepolisian menegaskan bahwa langkah penetapan tersangka diambil berdasarkan kecukupan dua alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana, tanpa memandang status sosial maupun jabatan politik yang melekat pada diri tersangka.

Penetapan Tersangka Dinilai Mengancam Independensi Advokat

Langkah tegas kepolisian ini langsung mendapatkan perlawanan sengit dari tim kuasa hukum Dhody Thahir. Dalam pernyataan resminya di Medan, tim penasihat hukum menyampaikan keberatan mendalam atas prosedur dan substansi penetapan tersangka tersebut. Mereka mengklaim bahwa dokumen yang dipersoalkan merupakan bagian dari tindakan hukum sah yang dilakukan dalam kapasitas profesional, sehingga penetapan ini dianggap mendistorsi hak imunitas advokat dan prinsip penegakan hukum yang adil.

"Penetapan klien kami sebagai tersangka bukan hanya keliru secara hukum, tetapi juga menjadi preseden buruk yang mengancam independensi profesi advokat dalam menjalankan tugas penegakan keadilan," tegas perwakilan tim kuasa hukum Dhody Thahir di Medan.

Tim kuasa hukum menyoroti bahwa tindakan hukum yang menyeret kliennya berpotensi melanggar ketentuan perlindungan profesi hukum. Menurut mereka, seorang advokat atau pihak yang menjalankan kuasa hukum berdasarkan iktikad baik tidak seharusnya dipidanakan secara sembarangan tanpa pembuktian awal yang tidak terbantahkan. Keberatan ini rencananya akan ditindaklanjuti melalui mekanisme praperadilan guna menguji keabsahan penetapan tersangka oleh penyidik Polda Sumut.

Dinamika Kasus dan Asas Equality Before The Law

Di sisi lain, jajaran penyidik Polda Sumut menegaskan komitmennya untuk tetap profesional dan memegang teguh prinsip equality before the law—persamaan hak setiap warga negara di hadapan hukum. Pihak kepolisian menyatakan bahwa proses penegakan hukum tidak boleh diintervensi oleh narasi politik atau tekanan dari pihak mana pun. Investigasi terhadap dugaan pemalsuan surat ini dipastikan berjalan secara transparan dan akuntabel demi menjamin kepastian hukum bagi pihak korban yang dirugikan.

Ringkasan Kasus Pemalsuan Surat DPRD Sumut

Dampak Terhadap Integritas Lembaga Legislatif

Kasus ini menaruh perhatian besar pada citra lembaga legislatif di Sumatera Utara. Pengamat hukum tata negara menilai bahwa penetapan status tersangka terhadap anggota dewan aktif harus disikapi secara bijak oleh badan kehormatan dewan. Lembaga legislatif diharapkan tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung sembari memastikan bahwa hak-hak konstitusional tersangka tetap terlindungi hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht).

Masyarakat kini menantikan langkah lanjutan dari kedua belah pihak. Apakah tim kuasa hukum Dhody Thahir akan resmi mengajukan gugatan praperadilan untuk membatalkan status tersangka tersebut, ataukah Polda Sumut akan segera melimpahkan berkas perkara ini ke Kejaksaan Tinggi untuk disidangkan. Satu hal yang pasti, kasus ini menjadi ujian krusial bagi kepastian hukum dan perlindungan profesi hukum di Sumatera Utara.