DPD RI Dorong Solusi Menyeluruh untuk Wujudkan Perdamaian di Papua

Jakarta – Beritatercepat.com – Wakil Ketua DPD RI merangkap Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPD RI, Yorrys Raweyai, menekankan bahwa rangkaian kekerasan yang kembali terjadi di Tanah Papua tidak dapat lagi dipandang sebagai peristiwa yang berulang tanpa penyelesaian. Ia menyebut situasi ini sebagai peringatan bagi semua pemangku kepentingan untuk segera bertindak nyata.

Dalam konferensi pers yang digelar usai Rapat Pleno Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua di Gedung DPD RI, Yorrys menyoroti eskalasi kekerasan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dua peristiwa tragis menjadi sorotan: tewasnya seorang pilot berkebangsaan Amerika Serikat di Yahukimo dan meninggalnya sejumlah Orang Asli Papua di Intan Jaya saat beraktivitas seperti biasa. Insiden-insiden ini menambah daftar panjang korban jiwa di Papua, yang menurut Yorrys adalah "tragedi kemanusiaan."

Yorrys menegaskan bahwa negara wajib hadir untuk menjamin keamanan dan martabat masyarakat Papua. "Kami memandang setiap nyawa yang hilang di Tanah Papua adalah tragedi kemanusiaan. Kekerasan yang terus berulang tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa," ujarnya, seperti dilansir media kami pada Senin (6/7/2026).

"Negara harus hadir untuk memastikan masyarakat Papua dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan bebas dari rasa takut. Papua butuh kedamaian, jadi kekerasan harus dihentikan," tegas Yorrys.

Pansus yang dipimpin Yorrys dibentuk khusus untuk mencari akar masalah dan merumuskan penanganan konflik di Papua secara komprehensif. Menurutnya, pendekatan parsial selama ini terbukti tidak efektif meredam ketegangan. "Kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama yang hanya bersifat tambal sulam. Diperlukan solusi menyeluruh yang melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, tokoh adat, hingga komunitas internasional jika perlu," jelasnya.

Lebih lanjut, Yorrys menyampaikan bahwa Pansus akan mendorong dialog inklusif dan kebijakan pembangunan yang merata sebagai kunci perdamaian Papua. "Keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak-hak dasar Orang Asli Papua harus menjadi fondasi utama. Tanpa itu, perdamaian hanya akan jadi ilusi," imbuhnya. Ia menambahkan bahwa DPD RI akan mengawal implementasi rekomendasi Pansus ini hingga ke tingkat tapak.

Situasi keamanan di Papua memang kembali memanas. Data yang dihimpun Beritatercepat.com menunjukkan peningkatan frekuensi kekerasan di pegunungan Papua dalam tiga bulan terakhir. Yahukimo, Intan Jaya, dan Kabupaten Nduga menjadi wilayah dengan eskalasi tertinggi. Keterlibatan warga sipil, baik dari dalam negeri maupun asing, dalam insiden kekerasan memicu keprihatinan luas.

Melalui Pansus, DPD RI berharap dapat menjembatani komunikasi antara masyarakat Papua dan negara, serta membuka ruang bagi penyelesaian damai yang langgeng. "Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk mengakhiri penderitaan ini. Kami mengajak semua elemen bangsa untuk bersatu mewujudkan Papua yang damai," pungkas Yorrys. Rencana tindak lanjut dari rapat pleno ini adalah penyusunan rekomendasi konkret yang akan disampaikan kepada Presiden dalam waktu dekat.