Di Depan Guru Besar, Prabowo Targetkan Pangkas 1.000 BUMN Jadi 250

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana besar pemerintah untuk melakukan perampingan besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di hadapan para guru besar, Prabowo menyoroti kondisi BUMN yang dinilai sudah terlalu gemuk atau overhead sehingga membebani keuangan negara. Untuk itu, pemerintah menargetkan pemangkasan jumlah BUMN secara drastis, dari sekitar 1.000 entitas saat ini menjadi hanya 250.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam acara penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026). Di hadapan ratusan akademisi dan guru besar yang hadir, Presiden menegaskan bahwa langkah efisiensi ini merupakan bagian dari upaya menyelamatkan uang rakyat yang selama ini dinilai kurang optimal pengelolaannya.

Evaluasi Menyeluruh dan Penutupan BUMN

Menurut laporan yang dihimpun media kami, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti banyaknya BUMN yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, namun justru menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Pemerintah saat ini sedang melakukan evaluasi secara menyeluruh. BUMN yang tidak efisien dan tidak produktif akan ditutup,” tegas Prabowo dalam pidatonya.

Ini bukan sekadar pengurangan jumlah, tetapi transformasi fundamental. Kita ingin BUMN yang tersisa benar-benar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan pelayan publik yang prima, bukan sekadar beban anggaran.

Prabowo menjelaskan bahwa dari total sekitar 1.000 BUMN yang ada saat ini, sebagian besar berbentuk perusahaan kecil dengan skala operasi terbatas yang kerap kali tumpang tindih dalam fungsi dan layanan. Melalui proses konsolidasi, merger, dan likuidasi, pemerintah akan menyisakan sekitar 250 BUMN yang dinilai sehat, strategis, dan memiliki daya saing tinggi.

Rencana ambisius ini mendapat respons positif dari kalangan akademisi yang hadir. Sejumlah guru besar yang ditemui media kami menyambut baik langkah pemerintah, meskipun mereka juga mengingatkan agar proses restrukturisasi dilakukan secara transparan dan memperhatikan nasib ribuan karyawan yang akan terdampak.

“Ini langkah berani yang sudah lama dinantikan. BUMN harus fokus dan efisien, bukan jumlahnya yang banyak,” ujar salah satu profesor yang enggan disebutkan namanya. Ia menambahkan bahwa dengan struktur yang lebih ramping, BUMN diharapkan mampu bersaing di tingkat global dan memberikan dividen yang lebih optimal bagi negara.

Langkah evaluasi BUMN ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo sebelumnya yang menekankan pentingnya efisiensi di seluruh lini pemerintahan. Dalam beberapa kesempatan, Kepala Negara kerap mengkritisi pemborosan anggaran yang terjadi di berbagai sektor, termasuk di tubuh BUMN yang menyerap suntikan modal besar dari negara tanpa hasil yang sepadan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada rincian lebih lanjut mengenai BUMN mana saja yang akan digabung atau ditutup. Namun, Kementerian BUMN dikabarkan tengah menyusun peta jalan (roadmap) restrukturisasi yang akan diumumkan dalam waktu dekat. Proses tersebut diperkirakan akan berlangsung secara bertahap dan melibatkan koordinasi lintas kementerian untuk meminimalkan dampak negatif terhadap perekonomian dan tenaga kerja.