DENPASAR — BPS Bali Terapkan KBLI 2025 Meski PDRB Masih Versi Lama

Dinamika perekonomian di Pulau Dewata terus mengalami transformasi pesat seiring dengan masifnya adopsi teknologi digital dan kecerdasan buatan. Menanggapi fenomena tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mulai mengadopsi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025. Langkah strategis ini disiapkan untuk menyongsong pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026, meskipun sistem penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali hingga saat ini masih bertahan menggunakan basis KBLI 2009.

Penerapan dua sistem klasifikasi yang berjalan secara berdampingan ini dilakukan untuk menjamin kepastian data serta menyesuaikan kebutuhan masing-masing kegiatan statistik. Transisi ini dinilai penting agar perekonomian Bali yang kian modern dapat terpotret secara presisi tanpa mengganggu konsistensi data historis yang sudah berjalan bertahun-tahun.

Transisi Klasifikasi Ekonomi di Tengah Perkembangan Digital

Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Bali, Kadek Muriadi Wirawan, mengonfirmasi bahwa penggunaan KBLI 2025 difokuskan untuk memetakan aktivitas ekonomi baru yang belum tercover pada regulasi sebelumnya. Sementara itu, untuk pengukuran kue ekonomi daerah melalui PDRB, porsi perhitungannya masih bertumpu pada formula lama.

“Kalau dalam penyusunan PDRB, kita masih menggunakan KBLI 2009. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi yang baru, KBLI 2025 sudah digunakan dalam SE 2026,” ujar Kadek Muriadi Wirawan saat memberikan keterangan resmi di Denpasar.

Pembaruan acuan lapangan usaha ini menjadi kebutuhan mendesak mengingat munculnya ladang bisnis baru berbasis internet, platform digital, hingga komersialisasi artificial intelligence (AI). Pembaruan klasifikasi ini pada dasarnya merupakan bentuk penyesuaian adaptif, bukan perombakan total terhadap struktur lapangan kerja yang ada.

Mengakomodasi Aktivitas Artificial Intelligence dan Sektor Modern

Seiring meningkatnya peran Bali sebagai hub bagi para pekerja digital dan pelaku industri kreatif, pergerakan transaksi ekonomi tidak lagi terbatas pada sektor konvensional seperti pertanian dan pariwisata fisik semata. Kehadiran KBLI 2025 dirancang untuk menangkap potensi lapangan kerja baru yang lahir dari era disrupsi teknologi.

Menurut Muriadi, penyesuaian ini sangat krusial agar kegiatan bisnis mutakhir dapat terdata secara resmi oleh negara. Tanpa pembaharuan KBLI, aktivitas ekonomi bernilai tinggi di bidang teknologi berpotensi tidak tercatat atau masuk ke dalam kategori yang kurang relevan.

Prinsip Lapangan Usaha: Skala Bukan Penentu Klasifikasi

Lebih jauh, BPS Bali menekankan bahwa KBLI bekerja berdasarkan prinsip pengelompokan jenis aktivitas ekonomi, bukan dinilai dari besaran modal atau skala operasional suatu bisnis. Artinya, usaha mikro maupun korporasi besar akan berada dalam satu payung KBLI yang sama apabila bidang usahanya identik.

“KBLI itu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Yang dilihat lapangan usahanya, bukan skala usahanya. Kalau aktivitasnya masih sama, walaupun secara rate atau skala berbeda, tetap masuk dalam lapangan usaha yang sama,” tegas Muriadi menjelaskan metode pencatatan statistik tersebut.

Dengan dimulainya tahapan persiapan Sensus Ekonomi 2026 menggunakan KBLI 2025, BPS Bali berharap gambaran komprehensif mengenai peta kekuatan ekonomi Bali—baik dari sektor tradisional hingga industri berbasis AI—dapat terpotret secara mutakhir dan akurat demi mendukung kebijakan pembangunan daerah di masa depan.