BADUNG — Disbud Audit 21 LPD Demi Transparansi Ekonomi Adat

Di tengah pesatnya modernisasi sektor keuangan mikro di Pulau Dewata, keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tetap menjadi jantung utama penopang ekonomi masyarakat adat. Guna memastikan roda keuangan adat ini berputar pada jalur yang tepat, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kebudayaan (Disbud) mengambil langkah tegas dengan menggelar evaluasi komprehensif terhadap tata kelola keuangan lembaga tersebut.

Sepanjang tahun 2026, tim auditor independen yang diterjunkan berhasil menyelesaikan pemeriksaan mendalam terhadap 21 LPD. Jumlah tersebut diambil sebagai sampel representatif dari total 122 LPD yang beroperasi dan tersebar di berbagai kawasan desa adat di seluruh wilayah Kabupaten Badung.

Uji Petik dan Pemetaan Kesehatan Lembaga Keuangan Adat

Langkah audit ini tidak sekadar menjadi kegiatan rutin formalitas tahunan, melainkan sebuah instrumen krusial untuk mengukur tingkat kesehatan finansial serta kepatuhan manajemen LPD terhadap koridor aturan yang berlaku. Pemeriksaan mencakup aspek tata kelola akuntansi, transparansi penyajian laporan keuangan, hingga pengujian efektivitas manajemen operasional harian.

Berdasarkan data evaluasi yang dihimpun oleh Disbud Badung, berikut adalah gambaran umum cakupan pelaksanaan audit LPD untuk periode tahun 2026:

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa mayoritas lembaga yang disampling mampu menjaga stabilitas keuangannya dengan baik. Keberhasilan ini mencerminkan tingginya kesadaran para pengurus dalam mengelola dana warga desa secara akuntabel.

Manajemen Risiko dan Catatan Evaluasi Auditor

Kendati grafik performa secara umum menampilkan sinyal positif, tim auditor tetap memberikan sejumlah rekomendasi teknis yang wajib ditindaklanjuti oleh pengurus LPD. Hal ini ditujukan agar potensi celah kebocoran atau kesalahan administrasi dapat dimitigasi sejak dini.

Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, I Gede Sukadana, mengonfirmasi bahwa hasil evaluasi lapangan mencatat adanya beberapa poin krusial yang memerlukan perbaikan segera demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

"Secara umum, hasil audit terhadap 21 LPD tersebut menunjukkan kondisi yang baik. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pengurus LPD dalam menjaga kesehatan lembaga, meningkatkan tata kelola, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat desa," ujar I Gede Sukadana saat memberikan keterangan resmi.

Lebih lanjut, mantan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Badung tersebut merinci beberapa catatan kritis dari tim auditor. Salah satu poin utama yang disoroti adalah urgensi pembenahan sistem pencatatan transaksi keuangan agar seluruh arus kas tercatat secara real-time dan dapat dipertanggungjawabkan akurasinya setiap saat.

Selain digitalisasi dan perapian pencatatan, auditor juga mendesak pengurus LPD untuk memperketat analisis penyaluran pinjaman. Langkah pencegahan ini sangat penting untuk menekan rasio kredit macet (non-performing loan) serta mengeliminasi potensi penyimpangan operasional yang kerap menimpa lembaga keuangan mikro.

Menjaga Kepercayaan Krama Desa Adat

Keberadaan LPD di Bali memiliki dimensi yang unik karena tidak hanya berfungsi sebagai lembaga bisnis komersial, tetapi juga memikul misi sosial dan kebudayaan. Keuntungan LPD secara langsung berkontribusi pada pembangunan fisik maupun kegiatan keagamaan di desa adat setempat.

Oleh sebab itu, faktor kepercayaan krama (warga desa adat) menjadi fondasi paling vital yang tidak boleh digoyahkan oleh isu tata kelola yang buruk. Sukadana menekankan bahwa setiap rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh auditor harus diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Dengan komitmen pengawasan yang ketat dan berkelanjutan dari Disbud Badung, LPD diharapkan tidak hanya tangguh secara finansial, tetapi juga mampu tumbuh sebagai pilar utama yang menggerakkan roda perekonomian inklusif bagi seluruh masyarakat adat di Kabupaten Badung.