Deja Vu OTT KPK: Bupati Kuansing dan Langkat Tertangkap Tangan dalam Seminggu

Jakarta – Fenomena deja vu terjadi dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia. Tidak sampai satu pekan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil meringkus dua bupati aktif secara bersamaan. Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dan Bupati Langkat Syah Afandin terjerat kasus yang identik: suap. Berdasarkan laporan media kami, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Suhardiman Amby digelar awal pekan ini. Ironisnya, Suhardiman baru saja menduduki jabatan orang nomor satu di Kuansing karena menggantikan Andi Putra, bupati sebelumnya yang justru juga ditangkap KPK melalui OTT pada Oktober 2021. Alih-alih menjadi pemimpin yang bersih pasca insiden pendahulunya, Suhardiman kini mengulangi kesalahan serupa. Beberapa hari setelah penangkapan di Kuansing, tim KPK kembali bergerak ke Kabupaten Langkat. Bupati Syah Afandin diamankan bersama sejumlah pihak lain dalam OTT yang diduga berkaitan dengan suap pengelolaan proyek di lingkungan pemerintah daerah setempat. Barang bukti berupa uang tunai dan dokumen transaksi turut disita sebagai bagian dari penyelidikan. KPK menegaskan bahwa kegiatan tangkap tangan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan memberantas korupsi di tingkat daerah. Data lembaga antikorupsi itu menunjukkan jabatan bupati rentan menjadi titik rawan praktik suap, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Lemahnya pengawasan internal serta kultur transaksional yang masih mewarnai birokrasi daerah membuat kasus serupa berulang. Kedua bupati telah diterbangkan ke Jakarta dan ditahan di Rutan KPK untuk pemeriksaan intensif. Juru bicara KPK yang dihubungi media kami belum memberikan keterangan resmi, namun pengembangan kasus dijanjikan akan terus berlanjut. Kasus deja vu ini sekaligus memperkuat sinyal bahwa KPK tidak akan ragu menindak kepala daerah yang menyalahgunakan wewenang, tanpa memandang status politik atau asal daerah.

Pelajaran Pahit bagi Kepala Daerah