Satgas PRR Dorong Kenaikan Bantuan Stimulan Jadi Rp 80 Juta Per Unit

Jakarta - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mengajukan usulan peningkatan bantuan stimulan bagi rumah rusak berat dari sebelumnya Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit. Langkah ini diambil untuk memastikan hunian bagi penyintas tidak hanya sekadar berdiri kembali, tetapi juga memenuhi standar kelayakan, keamanan, dan kenyamanan jangka panjang.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, usulan tersebut sudah disampaikan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Satgas PRR menilai, angka Rp60 juta yang selama ini menjadi patokan sudah tidak lagi memadai karena harga bahan bangunan dan upah pekerja yang terus meningkat, terutama di daerah terdampak bencana yang akses logistiknya kerap sulit.

Fokus pada Dua Skema Huntap

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, tambahan dana itu akan diarahkan untuk dua skema pembangunan hunian tetap (huntap). Skema pertama adalah huntap in-situ, yakni rumah yang dibangun kembali di lokasi semula setelah melalui kajian geologi dan mitigasi risiko. Sementara itu, skema kedua adalah huntap ex-situ mandiri, yaitu pembangunan di lahan baru yang lebih aman dan dipilih sendiri oleh warga, biasanya dengan pendampingan pemerintah daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari bantuan ini benar-benar menghasilkan rumah yang layak huni, tidak hanya sekedar struktur fisik. Dengan Rp80 juta, diharapkan kualitas material dan desain sudah bisa memenuhi standar minimum bangunan tahan gempa,” ujar Suharyanto dalam keterangan resmi yang dikutip media kami.

Kenaikan bantuan ini merupakan bagian dari strategi percepatan pemulihan permanen pascabencana di Sumatera. Pemerintah tidak hanya mengejar kuantitas unit yang terbangun, tetapi juga ketahanan rumah terhadap potensi bencana susulan. Data dari Satgas PRR menunjukkan, lebih dari 2.000 unit rumah rusak berat masih membutuhkan penanganan segera agar penyintas tidak terus bergantung pada hunian sementara.

Di sisi lain, evaluasi lapangan menemukan bahwa banyak rumah dengan bantuan Rp60 juta yang hanya bisa dibangun semi permanen atau setengah jadi, sehingga warga harus merogoh biaya sendiri untuk menyelesaikannya. Kondisi ini dinilai mengurangi nilai manfaat program rehabilitasi. Karena itu, Satgas PRR mendorong penyesuaian anggaran agar pembangunan huntap bisa dilakukan sekaligus tuntas dengan spesifikasi yang lebih baik.

Proposal kenaikan ini kini sedang dibahas dalam rapat koordinasi di tingkat pusat, termasuk penyesuaian regulasi dan alokasi dana siap pakai BNPB. Jika disetujui, maka nilai Rp80 juta per unit akan diberlakukan untuk tahap rehabilitasi berikutnya, dengan prioritas pada daerah yang tingkat keparahan kerusakannya tinggi dan berada di zona risiko menengah hingga tinggi. Media kami akan terus memantau perkembangan keputusan ini.