Buruh Waswas Aturan Rokok Berdampak ke Petani-Pedagang

Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) menyampaikan kekhawatiran mendalam terhadap rencana penerapan regulasi pengendalian tembakau yang dinilai akan berdampak sistemik pada mata pencaharian jutaan pekerja. Tidak hanya pekerja pabrik, serikat buruh menekankan bahwa petani tembakau, pedagang, hingga pekerja di sektor penunjang lainnya juga akan merasakan imbas langsung dari kebijakan yang dianggap terlalu restriktif ini.

Berdasarkan laporan yang diterima media kami, sejumlah ketentuan yang tengah disiapkan pemerintah dianggap sebagai pukulan berat bagi keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT). Di antaranya adalah pengaturan batas maksimal kandungan nikotin dan TAR pada produk tembakau, pembatasan penggunaan bahan tambahan pada rokok, hingga penyeragaman standar kemasan dan peringatan kesehatan antara rokok konvensional dan rokok elektronik. Regulasi semacam ini, menurut kalangan buruh, berpotensi mempersempit ruang gerak industri yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi banyak keluarga.

Wakil Presiden DPP K-Sarbumusi, Soeharjono, secara tegas menyebut rancangan aturan ini sebagai ancaman serius yang bisa memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai mata rantai industri tembakau. Ia menggambarkan situasi yang akan dihadapi para pekerja jika regulasi tersebut benar-benar disahkan.

"Dari peraturan yang akan disahkan, regulasi tersebut bisa dikatakan sebagai badai karena selalu ada risiko. Sedih sekali jika memang harus disahkan," ujar Soeharjono dalam keterangan tertulis yang diterima Beritatercepat.com, Senin (6/7/2026).

Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Industri hasil tembakau menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mulai dari sektor hulu seperti petani dan buruh tani tembakau, pekerja di pabrik pengolahan dan produksi rokok, hingga sektor hilir termasuk distributor dan pedagang eceran. Jika regulasi menyebabkan penurunan produksi atau penutupan pabrik, efek dominonya akan langsung menusuk ke kantong-kantong pedagang kecil dan para petani yang menggantungkan hidup dari komoditas tembakau. Serikat buruh menilai pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang keseimbangan antara aspek kesehatan dan keberlanjutan ekonomi rakyat di sektor ini.

Hingga kini, pembahasan regulasi tersebut masih menjadi perdebatan hangat di kalangan pemangku kepentingan. Pihak K-Sarbumusi berharap ada dialog terbuka yang melibatkan semua elemen, termasuk perwakilan buruh, petani, dan pengusaha, sebelum aturan itu ditetapkan. Mereka mengingatkan bahwa jutaan keluarga bergantung pada ekosistem tembakau nasional, dan setiap kebijakan harus dirumuskan tanpa mengorbankan nasib mereka yang berada di garda terdepan sektor ini. Beritatercepat.com akan terus memantau perkembangan pembahasan aturan yang menyita perhatian publik ini.