BPJPH Raih Penghargaan Satker Terbaik Pengelolaan APBN, Catat IKPA 99,53

Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) resmi menyandang predikat Satuan Kerja (Satker) Terbaik dalam kategori Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lembaga ini meraih Peringkat III untuk rentang pagu Rp150 miliar hingga Rp800 miliar pada penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2025. Capaian monumental ini didorong oleh skor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang nyaris sempurna: 99,53.

Berdasarkan laporan media kami, penghargaan ini menjadi penegasan atas komitmen tinggi para pegawai dan pejabat BPJPH dalam menjalankan tata kelola keuangan negara yang bersih dan modern. Angka IKPA 99,53 merefleksikan ketepatan perencanaan, efisiensi penyerapan, serta kepatuhan pelaporan yang sangat tinggi, melampaui standar rata-rata nasional yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, menuturkan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian ini. "Penghargaan ini merupakan hasil kerja sama, komitmen, dan sinergi seluruh tim dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucapnya dalam keterangan resmi yang diterima media kami, Rabu (24/6/2026).

Aqil memerinci lebih lanjut bahwa perjalanan menuju skor 99,53 bukan hal instan. Setiap tahapan, mulai dari penyusunan rencana kerja dan anggaran, proses lelang dan pengadaan, hingga realisasi belanja dan penyusunan laporan pertanggungjawaban, dijalani dengan disiplin tinggi. Pihaknya membangun sistem pengendalian internal yang ketat serta memanfaatkan teknologi informasi untuk memonitor real-time penyerapan anggaran, sehingga penyimpangan dapat diminimalkan sejak dini.

Selain membuat bangga internal lembaga, penghargaan ini juga menjadi cermin kepercayaan publik sekaligus momentum untuk terus berbenah. "Kami akan menjadikan ini sebagai motivasi untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di masa mendatang. Ke depan, kami ingin menjadi salah satu role model pengelolaan APBN yang profesional di lingkungan kementerian," tegas Aqil.

Penghargaan Satker Terbaik ini diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku instansi vertikal Kementerian Keuangan yang membina dan mengawasi kinerja satuan kerja. Penilaian semester II 2025 mencakup berbagai variabel, antara lain kualitas perencanaan, kedisiplinan dalam menyampaikan laporan, akurasi data, serta ketaatan terhadap regulasi perbendaharaan. Prestasi BPJPH dinilai semakin signifikan karena diraih di tengah tantangan penyesuaian postur APBN yang dinamis dan tuntutan serapan anggaran yang berkualitas.

Dengan capaian ini, BPJPH kian memantapkan langkah tidak hanya sebagai lembaga garda terdepan dalam sertifikasi halal, tetapi juga sebagai institusi yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip good governance. Sinergi antara fungsi utama jaminan produk halal dan kemampuan mengelola uang rakyat secara bertanggung jawab diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri halal nasional. Publik pun menanti inovasi-inovasi selanjutnya dari BPJPH yang kini kian solid dalam tata kelola dan pelayanan.