Bahlil Tegaskan Harga BBM dan LPG Subsidi Tak Naik Meski Harga Minyak Global Melonjak

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi serta Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram. Pernyataan tegas ini disampaikan di tengah gejolak kenaikan harga minyak mentah dunia.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI yang digelar di Jakarta pada Senin (15/6/2026), Bahlil menyampaikan bahwa kebijakan menahan harga ini merupakan instruksi langsung dari kepala negara. Penegasan tersebut sekaligus menjadi jaminan bahwa daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan, akan tetap terlindungi dari imbas volatilitas pasar energi global.

"Kami melaporkan bahwa di balik dinamika harga minyak global ini terus naik, kami pemerintah tetap bersepakat atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menaikkan BBM yang bersubsidi. Saya ulangi lagi, kami tidak menaikkan BBM yang bersubsidi, termasuk LPG," tegas Bahlil di hadapan para anggota dewan.

Bahlil menekankan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan tidak membebani rakyat melalui penyesuaian harga energi pokok. Langkah ini diambil meskipun konsekuensinya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui peningkatan alokasi subsidi dan kompensasi energi.

Keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM dan LPG 3 kg diyakini sebagai strategi untuk mengendalikan laju inflasi. Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, harga minyak mentah dunia dalam beberapa pekan terakhir memang menunjukkan tren meningkat akibat peningkatan permintaan global dan dinamika geopolitik di kawasan penghasil minyak.

Lebih lanjut, Bahlil memastikan bahwa pasokan BBM subsidi dan LPG 3 kg dalam kondisi aman. Pemerintah melalui Pertamina dan badan usaha terkait akan terus mengawasi distribusi di lapangan agar tidak terjadi kelangkaan. Ia juga mengingatkan agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran, sesuai dengan peruntukannya bagi masyarakat kurang mampu.

Komisi XII DPR RI dalam rapat tersebut menyambut baik arahan Presiden yang dijabarkan oleh Menteri ESDM. Para legislator menilai kebijakan menahan harga di sektor energi merupakan langkah vital untuk memberikan ruang bernapas bagi ekonomi kerakyatan di masa pemulihan ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil.

Pemerintah berencana mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan alokasi dana subsidi mencukupi hingga akhir tahun anggaran. Dengan ditetapkannya kebijakan ini, masyarakat diimbau untuk tetap membeli BBM dan LPG secara wajar tanpa panic buying, mengingat stok nasional dinyatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga beberapa bulan ke depan.