Prabowo Targetkan Ekonomi 8%, Rosan Sebut Butuh Investasi Rp 13.000 T

Beritatercepat.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan bahwa Indonesia memerlukan investasi senilai Rp13.032,87 triliun sepanjang periode 2025—2029. Angka ini dibutuhkan sebagai pendorong utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2026), Rosan mengungkapkan bahwa target tersebut mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan capaian investasi dalam satu dekade sebelumnya. Menurut laporan kami, kenaikannya mencapai 143 persen dari realisasi selama 10 tahun terakhir.

“Presiden menargetkan pertumbuhan mencapai 8% dan ini adalah target yang diberikan, sehingga dana yang dibutuhkan pada tahun 2025-2029, target tersebut adalah Rp13.032,87 triliun. Ini peningkatan kurang lebih 143% dari realisasi selama 10 tahun terakhir,” tegas Rosan.

Lonjakan kebutuhan investasi ini menggambarkan skala ambisi pemerintah yang jauh lebih besar. Jika dibandingkan, total investasi yang berhasil direalisasikan dalam satu dekade terakhir masih tertinggal jauh. Karena itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi bakal menyusun serangkaian strategi agresif untuk menjaring investor, sehingga laju pertumbuhan ekonomi dapat digenjot ke level yang lebih tinggi.

Rosan menjelaskan bahwa investasi akan difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang sejalan dengan agenda hilirisasi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan energi. Arahan ini selaras dengan visi Presiden Prabowo yang ingin memaksimalkan potensi sumber daya alam dalam negeri. Meskipun target tersebut dinilai sangat menantang, Rosan menyatakan keyakinannya bahwa target itu bisa digapai melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pelaku usaha.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memang kerap menekankan tekadnya untuk membawa Indonesia melampaui pertumbuhan ekonomi 5 persen. Target 8 persen dianggap sebagai lompatan transformatif yang menuntut reformasi struktural di berbagai lini, termasuk percepatan perizinan, peningkatan kemudahan berbisnis, dan jaminan kepastian hukum bagi investor.

Dalam forum yang sama, diskusi juga mengarah pada langkah-langkah konkret untuk mempercepat realisasi investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mendongkrak produk domestik bruto (PDB). Rosan memastikan bahwa BKPM akan terus menggencarkan pelayanan terpadu serta promosi investasi, baik di dalam maupun luar negeri, guna memastikan target ambisius tersebut dapat terlaksana sesuai jadwal. Agenda ini menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan visi ekonomi Indonesia yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi di kancah global.