Bahlil Perintahkan Kader MKGR Awasi Ketat Program MBG
BARU SAJA — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menginstruksikan seluruh kader Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) untuk tidak sekadar menjadi pendukung pasif pemerintah. Dalam sebuah...
BARU SAJA — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menginstruksikan seluruh kader Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) untuk tidak sekadar menjadi pendukung pasif pemerintah. Dalam sebuah pertemuan tertutup yang berlangsung kurang dari dua jam lalu, Bahlil secara tegas meminta kader sayap organisasi Golkar itu untuk menyampaikan masukan konstruktif demi perbaikan program strategis nasional, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bahlil menegaskan bahwa dukungan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran tidak boleh buta. Evaluasi berkala dan kritik berbasis data menjadi kunci agar program-program seperti MBG tepat sasaran. "Kita tidak cukup hanya bertepuk tangan. MKGR harus turun, melihat realita, lalu bicara apa adanya," tegas Bahlil di hadapan ratusan kader yang hadir.
Sumber di lokasi melaporkan suasana pertemuan berlangsung serius. Sejumlah kader senior MKGR langsung mencatat poin-poin penting yang disampaikan Bahlil. Instruksi ini dinilai sebagai respons atas sejumlah laporan lapangan tentang implementasi MBG yang belum merata di beberapa daerah.
Fokus pada Program Makan Bergizi Gratis
Program MBG, yang menjadi andalan pemerintah, mendapat sorotan utama dalam arahan Bahlil. Ia menekankan pentingnya mekanisme evaluasi yang melibatkan kader hingga tingkat akar rumput. "Jangan sampai ada anak yang tidak kebagian karena distribusi mampet," ujarnya dengan nada tinggi, menurut seorang saksi mata.
Berikut poin kunci arahan Bahlil:
- Masukan Konstruktif: Kader wajib mengumpulkan data lapangan dan melaporkan kendala MBG ke DPP.
- Evaluasi Berkala: MKGR harus membentuk tim pemantau di setiap kecamatan untuk memastikan program berjalan.
- Dukungan Kritis: Loyalitas kepada pemerintah diartikan sebagai kemitraan kritis, bukan kepatuhan buta.
Bahlil juga menekankan bahwa peran MKGR sebagai organisasi kemasyarakatan harus menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah. Ia meminta agar setiap laporan disertai rekomendasi solusi, bukan sekadar keluhan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak istana atau kementerian terkait. Namun, seorang pejabat yang enggan disebut namanya mengonfirmasi bahwa koordinasi dengan Golkar dan MKGR terus berjalan intensif.
Pertemuan yang digelar di salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat itu dihadiri oleh sekitar 500 kader MKGR dari berbagai provinsi. Beberapa di antaranya merupakan pengurus di tingkat kabupaten dan kota yang selama ini bersentuhan langsung dengan pelaksanaan MBG.
Bahlil juga sempat menyinggung pentingnya sinergi antara MKGR dengan struktur partai Golkar di daerah. Ia meminta agar kader tidak ragu menyampaikan temuan di lapangan, bahkan jika itu berupa kegagalan atau kebocoran dalam penyaluran bantuan. "Kita bertanggung jawab memastikan setiap rupiah uang rakyat sampai ke yang berhak," ucapnya.
Instruksi ini muncul di tengah upaya pemerintah mempercepat distribusi MBG ke seluruh Indonesia. Program ini diharapkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun, namun sejumlah pihak mengkritik implementasinya yang masih terseok-seok di lapangan.
Baca juga:
Comments (0)