BADUNG — Pemkab Temukan Empat Pegawai PUPR Melanggar Jam Kerja

Suasana tenang di lingkungan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung mendadak gempar ketika Tim Pembinaan Kepegawaian dan Penegakan Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) menggelar inspeksi mendadak pada Rabu, 9 September 2026. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan seluruh aparatur pemerintah bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tanpa ada kompromi terhadap pelanggaran disiplin kedinasan.

Sidak yang berlangsung sejak pagi hari tersebut menargetkan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung. Petugas pemeriksa bergerak cepat menyisir setiap ruangan, mencocokkan secara teliti daftar presensi kehadiran dengan keberadaan fisik para pegawai di meja kerja masing-masing.

Dua OPD Jadi Sasaran, Empat Pegawai PUPR Terjaring

Dari hasil verifikasi ketat di lapangan, tim menemukan indikasi pelanggaran jam kerja yang dilakukan oleh oknum pegawai. Berdasarkan data resmi dari tim pengawas, sebanyak empat pegawai di Dinas PUPR Badung terindikasi kuat melanggar aturan jam kerja. Di sisi lain, instansi BPKAD menunjukkan integritas tinggi dengan mencatatkan tingkat kedisiplinan 100 persen tanpa adanya pelanggaran.

Asisten Administrasi Umum Setda Badung, I Wayan Wijana, memberikan penjelasan resmi terkait temuan inspeksi mendadak tersebut. Ia menegaskan bahwa pihak pemerintah kabupaten tidak akan menutup-nutupi pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di lingkungannya.

“Sejumlah pegawai yang tidak berada di kantor terkonfirmasi memiliki keterangan administratif yang sah karena sakit. Sedangkan di BPKAD tidak ditemukan pelanggaran disiplin sama sekali,” ujar I Wayan Wijana saat memberikan rincian hasil sidak kepegawaian tersebut.

Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Disperpa) Badung itu menambahkan, bagi pegawai yang absen namun mampu melampirkan dokumen administratif yang valid seperti surat keterangan sakit, keberadaannya di luar kantor tetap dinilai sah. Namun, bagi empat oknum di Dinas PUPR yang meninggalkan jam kerja tanpa alasan resmi, tindakan tegas dipastikan segera diproses sesuai aturan berlaku.

Hasil Rekapitulasi Sidak Kedisiplinan ASN Badung

Berikut adalah rincian hasil inspeksi mendadak yang dilaksanakan oleh Tim Pembinaan Kepegawaian Pemkab Badung pada dua instansi yang disasar:

Sanksi Tegas: Pemotongan TPP Hingga Evaluasi Kinerja

Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan bahwa sidak berkala ini tidak sekadar kegiatan rutinitas formalitas semata. Pengawasan melekat diselenggarakan untuk menjamin bahwa roda pelayanan publik tidak terhambat akibat kebiasaan buruk oknum pegawai yang meninggalkan tempat tugas sebelum jam kerja berakhir. Tindakan keluar kantor tanpa izin yang sah dinilai sangat merugikan masyarakat yang membutuhkan layanan cepat.

Wayan Wijana kembali menekankan bahwa disiplin jam kerja seperti datang tepat waktu dan tidak pulang lebih awal merupakan indikator utama dalam penilaian kinerja seorang ASN. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dipastikan membawa konsekuensi finansial maupun administratif yang serius.

“Pelanggaran jam kerja, seperti datang terlambat atau pulang lebih awal tanpa alasan yang sah, dapat memengaruhi penilaian kinerja pegawai. Bahkan, pelanggaran tersebut dapat berimbas pada pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) secara otomatis,” tegas Wijana penuh penekanan.

Langkah penegakan aturan ini diharapkan mampu menjadi peringatan keras bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkab Badung agar senantiasa menjaga kehormatan korps dan profesionalisme kerja. Pemkab Badung berkomitmen untuk terus menggelar sidak serupa secara acak ke OPD lainnya demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, disiplin, dan berintegritas tinggi.