Anggota DPR AS Ditahan Pemukim Israel Bersenjata di Tepi Barat

Insiden menegangkan kembali mencuat dari wilayah pendudukan Tepi Barat. Ro Khanna, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dari Partai Demokrat, mengaku ditahan oleh sekelompok pemukim Israel bersenjata saat melakukan kunjungan ke wilayah tersebut pada awal pekan ini. Pengakuan ini langsung memicu perdebatan tajam di dalam negeri AS dan memperdalam sorotan internasional terhadap dinamika kekerasan yang terus membara antara komunitas pemukim Yahudi dan warga Palestina.

Khanna, yang kerap menjadi salah satu suara kritis dalam kebijakan luar negeri Washington, berada di Tepi Barat bersama delegasi kecil anggota parlemen untuk memantau langsung kondisi di lapangan, termasuk perluasan permukiman ilegal dan kekerasan yang dialami penduduk Palestina. Namun, perjalanan yang dimaksudkan untuk mendokumentasikan fakta justru berubah menjadi mimpi buruk ketika rombongan dicegat di dekat Hebron oleh individu-individu bersenjata yang mengenakan pakaian sipil.

Kronologi Penahanan

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Khanna melalui unggahan media sosial dan wawancara eksklusif, rombongan baru saja meninggalkan sebuah desa Palestina yang baru-baru ini menjadi korban serangan pembakaran lahan pertanian. Tidak jauh dari pos pemeriksaan informal yang dijaga pemukim, mobil mereka dihentikan. "Kami ditodong senjata, dipaksa turun, dan ditahan selama hampir satu jam," tulis Khanna.

"Mereka memeriksa semua dokumen kami, memegang ponsel kami, dan menginterogasi mengapa kami berada di sana. Sebagai seorang anggota parlemen AS, saya tidak pernah membayangkan akan mengalami intimidasi semacam ini di tanah yang diduduki oleh sekutu dekat kami."

Menurut pengamat, kemunculan pemukim bersenjata yang berani menahan pejabat asing mencerminkan meningkatnya rasa impunitas di kalangan kelompok radikal pendukung perluasan permukiman. Tentara Israel yang seharusnya bertanggung jawab atas keamanan di area tersebut baru tiba setelah 40 menit kemudian, dan justru meminta delegasi AS untuk meninggalkan zona itu tanpa memberikan penjelasan memadai mengenai tindakan para pemukim.

Reaksi dan Implikasi Diplomatik

Insiden tersebut menuai kecaman dari berbagai kalangan di Washington. Rekan Khanna dari Partai Demokrat, termasuk anggota parlemen Alexandria Ocasio-Cortez, langsung menyuarakan kemarahan dan menuntut penyelidikan independen. "Ini bukan sekadar pelanggaran protokoler, melainkan sinyal bahaya bahwa elemen ekstremis di Tepi Barat telah bertindak melampaui batas dengan dukungan de facto dari otoritas pendudukan," ujar salah satu analis kebijakan Timur Tengah dari Brookings Institution.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan kekhawatiran serius dan memanggil kuasa usaha Israel di Washington. Namun, sejumlah senator dari kubu konservatif berusaha mengecilkan kejadian tersebut, menyebutnya sebagai bagian dari "dinamika lokal yang kompleks". Sementara itu, otoritas Israel belum mengeluarkan permintaan maaf resmi dan hanya menyebut peristiwa itu sebagai "kesalahpahaman di lapangan".

Pola Kekerasan Pemukim yang Berulang

Penahanan Khanna hanyalah puncak gunung es. Data PBB mencatat lebih dari 1.200 insiden kekerasan terkait pemukim Israel terhadap warga Palestina sepanjang tahun 2025, naik tiga kali lipat dibandingkan dekade sebelumnya. Berbagai laporan menunjukkan pemukim sering kali bertindak tanpa intervensi berarti dari aparat keamanan Israel, dan dalam banyak kasus, justru dilindungi. Berikut perbandingan singkat beberapa indikator eskalasi:

Khanna sendiri telah lama menjadi pendukung solusi dua negara dan pengkritik pendanaan militer AS ke Israel tanpa syarat. Kejadian ini memberinya momentum baru untuk mendorong RUU transparansi yang mewajibkan pelaporan senjata AS yang digunakan di wilayah pendudukan. "Jika uang pajak rakyat Amerika turut memperkuat budaya impunitas ini, kita harus segera menghentikannya," tegasnya.

Di tengah sorotan global, insiden penahanan ini semakin memperumit posisi diplomatik pemerintah Israel yang tengah mengupayakan normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab. Citra internasional kembali ternoda, sementara korban di pihak Palestina terus berjatuhan tanpa kejelasan keadilan.