Yusril Tekankan Sinergi Penegakan Hukum di Rapat Teknis Polri

ANCEL, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra baru saja menyampaikan arahan tegas di hadapan jajaran Divisi Hukum Polri. Dalam acara yang berlangsung di Ancol, ia mendorong reformasi sistemik dan sinergi antar-lembaga guna mengawal penegakan hukum yang berintegritas.

Lokakarya dan Rapat Kerja Teknis Divisi Hukum Polri 2026 menjadi panggung pembuktian komitmen itu. Yusril hadir langsung untuk memastikan setiap langkah strategis kepolisian selaras dengan visi besar pemerintah: hukum yang adil dan manusiawi.

Fokus Utama: Sinergi dan Modernisasi

Dalam pemaparannya, Menko Kumham Imipas menyoroti tiga pilar krusial yang wajib segera diimplementasikan.

• Penguatan Sinergi Antar-Lembaga: Polri, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum harus bergerak dalam satu pola komando. Yusril menegaskan tidak boleh lagi ada ego sektoral yang menghambat proses hukum.
• Modernisasi Sistem Penanganan Perkara: Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi menjadi keniscayaan. Yusril meminta Polri segera mengadopsi sistem manajemen perkara terintegrasi untuk memangkas birokrasi dan meminimalisir penyimpangan.
• Perlindungan HAM dalam Setiap Proses: Penegakan hukum tidak boleh jalan di tempat dalam aspek kemanusiaan. Setiap tindakan kepolisian wajib mengedepankan prinsip hak asasi, termasuk dalam penanganan tahanan dan proses penyidikan.

Perintah Konkret di Lapangan

Yusril tidak hanya memberi arahan normatif. Ia menginstruksikan Divisi Hukum Polri untuk segera membentuk tim monitoring internal yang bertugas mengawal implementasi standar operasional prosedur baru. Tim ini akan melaporkan perkembangannya setiap bulan kepada kementerian koordinator.

"Kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Koordinasi adalah harga mati," ujar Yusril di hadapan peserta. Ia juga menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi penyidik dan personel hukum Polri agar mampu menghadapi tantangan kejahatan transnasional.

Respon Cepat Polri dan Agenda Lanjutan

Kadiv Hukum Polri menyambut baik arahan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti dalam waktu dekat. Pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi teknis dengan jajaran Polda seluruh Indonesia. Evaluasi berkala pun dipastikan akan dilakukan untuk mengukur efektivitas kolaborasi.

Acara yang dihadiri perwira tinggi dan menengah ini juga menghasilkan sejumlah rencana aksi. Di antaranya, finalisasi peta jalan sinergi hukum 2026-2029 serta penyusunan modul pelatihan bersama antara Polri dan Kementerian Hukum. Yusril menutup sesi dengan optimisme bahwa kerja sama ini akan mempercepat terwujudnya penegakan hukum yang profesional, modern, dan tepercaya.

Baca juga:

• Bendera Palestina Berkibar di Laga Persahabatan Bilbao
• Ratusan Warga Gaza Antre Berjam-jam demi Sebungkus Roti