Yusril Respons Sayembara Begal: Jangan Sampai Ada Korban Jiwa

JAKARTA — Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra angkat bicara soal sayembara penangkapan begal yang digaungkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Satu pesan tegas dilontarkan: jangan sampai aksi perburuan itu berujung pada korban tewas akibat amukan massa.

Penegasan di Tengah Kontroversi

Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Yusril menekankan bahwa penanganan kriminalitas—termasuk begal yang meresahkan—harus sepenuhnya berada di koridor hukum. "Kita tidak bisa biarkan masyarakat bertindak sendiri. Sekuat apa pun alasan moralnya, pengadilan jalanan bukan solusi," ujarnya. Pernyataan ini menjadi titik tengah antara dukungan pada keberanian pemda melawan kejahatan dan kewajiban melindungi hak asasi setiap warga negara, termasuk para pelaku.

Gubernur Deddy Mulyadi sebelumnya mengumumkan sayembara berhadiah bagi warga yang berhasil menangkap begal hidup atau mati. Langkah itu memicu gelombang dukungan sekaligus kritik tajam dari pegiat hak asasi manusia dan akademisi hukum. Yusril pun merespons cepat dengan mengingatkan bahwa kewenangan eksekutif di daerah tidak boleh menabrak prinsip due process of law.

Risiko Mob Justice

Yusril menyoroti potensi lonjakan aksi main hakim sendiri. Menurutnya, semangat memerangi begal yang direspons antusias oleh warga dapat dengan mudah berubah menjadi pengeroyokan liar. "Kita khawatirkan mereka yang tertangkap justru tewas digebuki sebelum sempat diserahkan ke aparat. Itu mencederai rasa keadilan yang sejati," katanya. Data catatan kriminal menunjukkan tren peningkatan insiden pengeroyokan terhadap tersangka kejahatan jalanan dalam dua tahun terakhir, memperkuat urgensi peringatan tersebut.

Mekanisme Hukum yang Harus Dijunjung

Menko Polhukam merinci, setiap warga memang berhak melakukan penangkapan (citizen arrest) jika tertangkap tangan. Namun, prosedurnya ketat: pelaku harus segera diserahkan ke kepolisian tanpa penundaan dan tanpa kekerasan berlebihan. "Negara tidak boleh kalah oleh emosi massa. Polri telah diinstruksikan untuk meningkatkan patroli dan penindakan begal secara profesional," tegas Yusril. Ia meminta Gubernur Jabar mengalihkan dana sayembara untuk mendukung program pencegahan kejahatan berbasis komunitas yang terukur dan berkelanjutan.

Respons Pemprov dan Langkah Selanjutnya

Hingga berita ini diturunkan, pihak Gubernur Jabar belum memberikan keterangan resmi tanggapan atas pernyataan Yusril. Namun, sumber di internal pemprov menyebutkan tengah dilakukan rapat koordinasi dengan Polda Jabar untuk menyusun pedoman pelaksanaan sayembara agar tidak melanggar aturan. Yusril mengaku akan terus memantau perkembangan di lapangan dan siap memanggil pihak terkait jika ditemukan pelanggaran serius. "Kami dukung penegakan hukum yang tegas, tapi bukan dengan mengorbankan prinsip legalitas dan martabat manusia," pungkasnya.