Wamensos Sebut Sekolah Rakyat Bangkitkan Harapan Masyarakat Miskin

Jakarta – Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Jabo Priyono, menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat menjadi titik balik sekaligus sumber harapan baru bagi jutaan anak dari keluarga kurang mampu di seluruh pelosok negeri. Dalam keterangannya yang diterima media kami, Agus menekankan bahwa inisiatif ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap realitas sosial yang menempatkan kemiskinan sebagai penghalang utama pendidikan.

Menurut Agus, kehadiran Sekolah Rakyat tidak sekadar menambah jumlah institusi pendidikan, melainkan merespons jeritan masyarakat miskin yang selama ini terpinggirkan dari akses belajar yang layak. Ia mengungkapkan bahwa latar belakang pembangunan sekolah-sekolah ini berangkat dari data lapangan yang memilukan: lebih dari 76 persen orang tua dari keluarga prasejahtera menyatakan bahwa keterbatasan ekonomi menjadi tembok tinggi yang menghalangi anak-anak mereka mengenyam bangku sekolah.

"Kami tidak ingin lagi mendengar ada anak Indonesia yang putus sekolah hanya karena orang tuanya tidak mampu membeli seragam atau membayar biaya transportasi. Sekolah Rakyat hadir untuk meruntuhkan tembok itu dan membangkitkan kembali asa mereka," tegas Agus Jabo Priyono dalam paparannya.

Agus menjelaskan bahwa Kemensos merancang Sekolah Rakyat dengan pendekatan yang berbeda dari sekolah formal pada umumnya. Selain menggratiskan seluruh biaya pendidikan, mulai dari pendaftaran hingga kebutuhan belajar harian, institusi ini juga menjamin ketersediaan asrama dan nutrisi bagi para siswa. Dengan demikian, keluarga tidak lagi dibebani biaya hidup selama anak mereka menempuh pendidikan. Model boarding school gratis ini ditargetkan menyasar anak-anak dari desil pertama dan kedua data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Lebih lanjut, Wamensos menguraikan bahwa target awal Kementerian Sosial adalah menyiapkan sedikitnya seratus titik Sekolah Rakyat di berbagai daerah prioritas. Pengembangan ini memanfaatkan aset-aset lahan milik pemerintah yang selama ini menganggur, termasuk balai-balai latihan kerja dan gedung-gedung bekas milik kementerian yang direvitalisasi menjadi ruang belajar yang representatif.

Dari sisi kurikulum, Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya mengadopsi standar nasional, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan vokasi yang sesuai dengan potensi lokal. Agus berharap agar lulusan program ini tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga siap bersaing di dunia kerja atau menciptakan lapangan usaha sendiri. "Ini adalah investasi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Kami ingin anak-anak dari keluarga miskin tidak lagi mewarisi kemiskinan orang tuanya, melainkan mewarisi semangat juang dan ilmu pengetahuan," pungkasnya.

Komitmen pemerintah melalui program ini mendapat optimisme dari berbagai kalangan pemerhati pendidikan. Analis sosial menilai bahwa model pendidikan terintegrasi seperti Sekolah Rakyat mampu menjadi game changer dalam upaya mengejar ketertinggalan indeks pembangunan manusia Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau oleh pembangunan konvensional. Pemerintah pun menjanjikan pengawasan ketat agar program ambisius ini benar-benar tepat sasaran dan mencapai tujuan mulianya: menghadirkan keadilan sosial dalam pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.