Wamendagri Ribka: Perkuat TP PKK untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

JAKARTA, DETIKINI – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk langsung tancap gas. Dalam rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Selasa (11/7/2026), ia memerintahkan seluruh pemerintah daerah untuk segera memperkuat peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK). Langkah ini dinilai krusial demi mempercepat pembangunan sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045.

"TP PKK harus menjadi motor penggerak perubahan di tingkat akar rumput. Tanpa penguatan organisasi ini, cita-cita Indonesia Emas hanya akan menjadi slogan," tegas Ribka. Ia menekankan bahwa TP PKK memiliki jaringan hingga ke desa-desa, sehingga potensinya sangat besar untuk mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga, pendidikan anak usia dini, dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Instruksi Langsung ke Kepala Daerah

Ribka meminta agar setiap kepala daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program-program TP PKK. Tidak hanya itu, pendampingan teknis dan pelatihan bagi kader juga wajib ditingkatkan. "Saya tidak ingin ada lagi laporan TP PKK sekadar seremonial. Mereka harus bekerja konkret di lapangan," ujarnya.

Beberapa poin kunci yang menjadi sorotan:

• Alokasi Dana Minimal: Pemda diwajibkan menyisihkan minimal 2% dari APBD untuk kegiatan PKK.
• Pendataan Digital: Seluruh kegiatan PKK harus tercatat dalam sistem informsi terpadu nasional.
• Pelatihan 10 Ribu Kader: Target tahun 2026, 10.000 kader PKK di seluruh Indonesia mendapat pelatihan peningkatan kapasitas.

Fokus pada 10 Program Pokok PKK

Wamendagri menyoroti 10 program pokok PKK yang menjadi pilar pembangunan keluarga. Program tersebut meliputi penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Ribka meminta agar implementasi program ini diperkuat dengan pendekatan berbasis data.

"Kita tidak bisa lagi bekerja berdasarkan perkiraan. Setiap intervensi harus terukur dampaknya," katanya. Ia mencontohkan, program pangan harus mampu menekan angka stunting, sementara program kesehatan harus meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap.

Sinergi Lintas Sektor Demi Target 2045

Ribka juga menekankan pentingnya sinergi antara TP PKK dengan dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan lembaga terkait lainnya. Tanpa kolaborasi, upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas manusia akan berjalan lambat. "Indonesia Emas 2045 hanya bisa terwujud jika kita semua bergerak bersama, mulai dari pusat hingga desa," pungkasnya.

Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan, saat ini terdapat lebih dari 1,2 juta kader PKK yang tersebar di 75 ribu lebih desa/kelurahan. Potensi ini menjadi modal besar untuk mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, sejumlah kepala daerah menyambut baik arahan ini. Gubernur Jawa Tengah, misalnya, berjanji akan segera mereplikasi program unggulan PKK di wilayahnya. "Kami siap memperkuat TP PKK. Ini investasi jangka panjang untuk generasi mendatang," ujar gubernur yang hadir secara daring.

Dengan dorongan ini, diharapkan TP PKK dapat bertransformasi menjadi organisasi yang lebih profesional, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Target Indonesia Emas 2045 bukan sekadar wacana, melainkan kerja nyata dari seluruh elemen bangsa.