Wamendagri Ribka Haluk Minta Daerah Perkuat PKK Demi Indonesia Emas

BARU SAJA dikonfirmasi: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengeluarkan arahan tegas kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia. Dalam sebuah forum strategis yang digelar hari ini, ia menekankan penguatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sebagai pilar utama mewujudkan Indonesia Emas 2045. Langkah ini dinilainya bukan sekadar seremonial, melainkan kebutuhan mendesak untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia dari level akar rumput.

Arahan tersebut disampaikan di hadapan para kepala daerah dan ketua TP PKK se-Indonesia. Ribka menyoroti bahwa TP PKK adalah jaringan kader terbesar yang menyentuh langsung keluarga-keluarga di pelosok negeri. "TP PKK adalah ujung tombak negara. Jika kita abai terhadap penguatannya, kita sedang membiarkan fondasi bangsa keropos," tegasnya. Pernyataan ini seketika memicu diskusi tentang perlunya revitalisasi peran PKK yang selama ini dianggap stagnan.

PKK Bukan Sekadar Kegiatan Rutin

Menurut Wamendagri, paradigma lama yang memandang PKK hanya sebagai penggerak Posyandu atau arisan harus segera ditinggalkan. Di era digital dan bonus demografi, PKK harus bertransformasi menjadi motor inovasi sosial. Ia meminta Pemda untuk memasukkan program-program PKK ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, bukan sekadar lampiran pelengkap.

Berikut poin-poin krusial yang ditekankan Ribka Haluk untuk penguatan PKK:

• Pengintegrasian program PKK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
• Peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan literasi digital dan kewirausahaan
• Pengalokasian anggaran khusus yang memadai untuk operasional TP PKK di setiap tingkatan
• Pembentukan sistem pendataan keluarga berbasis teknologi untuk intervensi program yang tepat sasaran
• Kolaborasi lintas sektor dengan OPD terkait agar program PKK tidak berjalan sendiri-sendiri

Kunci Indonesia Emas 2045

Visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi tidak akan tercapai tanpa pondasi keluarga yang kuat. Ribka menegaskan bahwa kualitas generasi emas ditentukan dari lingkungan terkecil masyarakat: keluarga. "Di sinilah peran sentral PKK. Kader PKK adalah pendidik pertama yang membentuk karakter dan keterampilan ibu dan anak," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, yang mendampingi Wamendagri, menegaskan bahwa penguatan PKK selaras dengan lima pilar utama pembangunan nasional, khususnya pilar sumber daya manusia dan pembangunan karakter. Ia menyebut data bahwa partisipasi perempuan dalam ekonomi keluarga yang digerakkan PKK melalui program UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) mampu menekan angka kemiskinan hingga 2 persen di beberapa daerah percontohan. "Ini bukan angka kecil. Jika dikelola serius, PKK bisa menjadi kekuatan ekonomi baru," ujarnya.

Para pemda diminta segera merespons dengan membentuk pos anggaran khusus dan memperkuat koordinasi tim penggerak hingga tingkat desa. Ribka mengingatkan bahwa dukungan anggaran saja tidak cukup; diperlukan komitmen politik dari para bupati dan wali kota untuk menempatkan PKK sebagai mitra strategis, bukan sekadar organisasi pendamping. Ia juga mendorong penggunaan aplikasi pemantauan kinerja PKK agar setiap program bisa dievaluasi secara real-time.

Dengan 27 tahun menuju 2045, Ribka optimistis jika semua pihak bergerak serentak, Indonesia akan memiliki generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter dan mandiri secara ekonomi. "Indonesia Emas bukan sekadar mimpi. Ini adalah masa depan yang bisa kita bangun hari ini, dimulai dari keluarga, dimulai dari PKK," pungkasnya.

Arahan ini menjadi salah satu terobosan paling konkret Kemendagri dalam menerjemahkan visi nasional ke dalam aksi di tingkat tapak. Ke depan, publik menanti implementasi nyata dari instruksi tersebut di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

Baca juga:

• Bellingham Pamer Bahasa Spanyol, Cuaca Panas Ancam Inggris vs Ghana
• Dukungan Rahasia Negara Syiah untuk Israel dalam Konfrontasi Iran