Wamendagri Dorong Kepemimpinan Perempuan di Pemerintahan Daerah

JAKARTA, MENIT LALU — Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyerukan penguatan peran perempuan dalam kepemimpinan di lingkungan pemerintah daerah. Seruan ini disampaikan dalam sebuah forum nasional yang menyoroti minimnya representasi perempuan di jabatan strategis.

Panggilan untuk Transformasi

Ribka Haluk menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan bukan sekadar representasi, tetapi kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif. Ia mendorong terobosan kebijakan yang membuka akses lebih luas bagi perempuan di setiap tingkatan pemerintahan daerah.

Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan, baru 15 persen kepala daerah di Indonesia yang dijabat oleh perempuan. Angka ini dinilai masih jauh dari target 30 persen yang dicanangkan dalam berbagai komitmen global.

Fakta Kunci Partisipasi Perempuan

• Hanya 15% jabatan gubernur, bupati, dan wali kota diisi perempuan.
• 37% posisi eselon II di pemda diisi perempuan.
• Target nasional: minimal 30% keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan publik pada tahun 2030.
• Forum ini dihadiri oleh lebih dari 200 peserta dari seluruh Indonesia.

Kepemimpinan Kolaboratif

“Kepemimpinan perempuan membawa gaya kolaboratif yang mampu merangkul semua pihak. Ini yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah kompleks di daerah,” ujar Ribka Haluk di hadapan peserta forum.

Ia mencontohkan beberapa daerah yang dipimpin perempuan mencatat peningkatan signifikan pada layanan kesehatan dan pendidikan. Inovasi program seperti posyandu digital dan beasiswa khusus perempuan disebut sebagai hasil dari perspektif yang berbeda.

Langkah Konkret

Wamendagri mendorong pemda untuk mengadopsi kebijakan afirmatif, seperti kuota dalam rekrutmen pejabat struktural dan pelatihan kepemimpinan khusus perempuan. Ia juga meminta partai politik membuka kaderisasi yang lebih inklusif.

Dukungan pelatihan dan mentoring dari pemerintah pusat akan diperluas. Program ‘Pemimpin Perempuan Cakap’ akan diluncurkan tahun ini dengan sasaran 500 calon pemimpin daerah.

Pemerintah menargetkan, pada 2029, setidaknya satu dari tiga kepala daerah adalah perempuan. Hal ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.

Acara ini menjadi momentum untuk memperkuat jejaring lintas daerah. Peserta dari Aceh hingga Papua berbagi pengalaman dan tantangan. Mereka menyusun rekomendasi untuk disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri.

Dalam diskusi panel, sejumlah kepala daerah perempuan membagikan praktik baik. Bupati Banyuwangi, misalnya, berhasil menekan angka stunting melalui program pemberdayaan ibu rumah tangga. Sementara Wali Kota Surabaya mendorong kota ramah gender dengan infrastruktur yang aman bagi perempuan.

“Kami optimis, dengan dukungan kebijakan dan perubahan pola pikir, perempuan akan semakin berani tampil sebagai pemimpin yang membawa perubahan,” pungkas Ribka.