Wamendagri Bima Arya Desak Daerah Perkuat Pengendalian Inflasi

JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya melontarkan instruksi tegas kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera menggencarkan strategi pengendalian inflasi dan memperkokoh ketahanan pangan di wilayah masing-masing. Langkah ini dinilai krusial di tengah fluktuasi harga komoditas yang kerap menggerus daya beli masyarakat.

Instruksi Langsung dari Pusat

Dalam arahannya, Bima Arya menekankan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berpangku tangan menunggu intervensi pusat. Setiap kepala daerah wajib memiliki peta jalan yang jelas dalam mengamankan pasokan serta menjaga stabilitas harga. "Kita tidak bisa lagi bekerja secara reaktif. Harus ada sistem deteksi dini yang berjalan setiap hari," tegasnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan tiga agenda utama yang harus segera diimplementasikan di lapangan:

• Pertama, memastikan kelancaran distribusi pangan dari sentra produksi ke konsumen tanpa hambatan birokrasi maupun infrastruktur.
• Kedua, memperkuat cadangan pangan daerah sebagai penyangga ketika terjadi gejolak pasokan.
• Ketiga, mengintensifkan operasi pasar murah secara berkala untuk menekan lonjakan harga di tingkat konsumen.

Sinergi Lintas Sektor

Bima Arya menyoroti pentingnya kolaborasi antara dinas perdagangan, pertanian, dan perhubungan dalam satu komando pengendalian inflasi. Tanpa koordinasi yang solid, upaya pengamanan rantai pasok akan berjalan timpang dan tidak efektif. Ia meminta satuan kerja perangkat daerah untuk duduk bersama setiap pekan memantau pergerakan harga dan ketersediaan stok.

"Koordinasikan dengan Bulog, distributor, hingga asosiasi petani. Jangan ada ego sektoral yang menghalangi distribusi pangan," ujarnya menambahkan. Data terbaru menunjukkan bahwa sejumlah daerah masih mengalami disparitas harga yang signifikan meskipun secara nasional inflasi relatif terkendali.

Ketahanan Pangan sebagai Prioritas Jangka Panjang

Lebih dari sekadar pengendalian inflasi jangka pendek, Bima Arya mengingatkan bahwa fondasi ketahanan pangan daerah harus diperkuat secara struktural. Ia mendorong optimalisasi lahan tidur, pengembangan komoditas unggulan lokal, serta adopsi teknologi pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas.

Setiap pemerintah kabupaten dan kota diminta memiliki neraca pangan yang akurat. Dengan begitu, potensi defisit atau surplus komoditas dapat terdeteksi sejak dini dan langkah antisipasi bisa diambil sebelum situasi memburuk. "Ini bukan sekadar urusan ekonomi, tapi menyangkut stabilitas sosial dan politik di daerah," tegasnya.

Langkah Konkret di Lapangan

Beberapa arahan operasional yang ditekankan Bima Arya mencakup pemantauan harga harian di pasar tradisional, sidak mendadak ke gudang penyimpanan, serta penindakan terhadap spekulan yang coba memanfaatkan kelangkaan untuk meraup untung berlebihan. Seluruh jajaran Satpol PP dan dinas terkait diminta turun langsung mengawasi distribusi.

Pemerintah pusat, melalui Kemendagri, akan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja daerah dalam pengendalian inflasi. Bagi daerah yang gagal menjaga stabilitas harga pangan pokok, sanksi administratif hingga pengurangan alokasi dana insentif siap diberlakukan.

"Kami tidak akan ragu memberikan teguran keras jika ada daerah yang abai. Rakyat tidak boleh jadi korban kelalaian birokrasi," pungkas Bima Arya menutup arahannya.