Vietnam dan Filipina Naik Kelas, Mampukah Indonesia Mengejar? Beritatercepat.com, Jakarta — Dua negara tetangga di

Vietnam dan Filipina Naik Kelas, Mampukah Indonesia Mengejar?

Beritatercepat.com, Jakarta — Dua negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, Vietnam dan Filipina, resmi menyandang status baru sebagai negara berpendapatan menengah ke atas. Penetapan ini dilakukan oleh Bank Dunia berdasarkan data terkini pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita kedua negara yang telah melampaui ambang batas yang ditentukan. Kenaikan kelas ini menambah daftar negara di kawasan yang telah lebih dulu berada di strata ekonomi lebih tinggi, yakni Thailand, Malaysia, dan Singapura. Dengan demikian, hanya Indonesia dan beberapa negara ASEAN lain yang masih berada di level pendapatan menengah ke bawah.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, PNB per kapita Vietnam pada tahun 2025 mencapai USD 4.970, atau setara dengan sekitar Rp 89,28 juta (menggunakan asumsi kurs Rp 17.964 per dolar AS). Sementara itu, Filipina mencatatkan PNB per kapita sebesar USD 4.850, atau sekitar Rp 87,12 juta. Kedua angka ini melampaui ambang batas USD 4.636 (sekitar Rp 82,28 juta) yang ditetapkan Bank Dunia untuk kategori negara berpendapatan menengah atas. Pencapaian ini menjadi bukti nyata transformasi ekonomi yang berhasil dijalankan oleh dua negara yang pernah dianggap sebagai "macan ekonomi" baru di Asia Tenggara.

Perjalanan Naik Kelas

Kenaikan status Filipina dan Vietnam bukanlah kejutan bagi para pengamat. Vietnam telah mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 6-7% dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh ekspor manufaktur yang agresif, terutama di sektor elektronik dan tekstil. Kebijakan investasi asing yang terbuka dan stabilitas makroekonomi yang terjaga membuat negara tersebut menjadi tujuan favorit bagi perusahaan multinasional yang ingin merelokasi rantai pasok dari Tiongkok.

Filipina, di sisi lain, mengalami pertumbuhan yang lebih volatil namun tetap kuat. Sektor jasa, khususnya outsourcing proses bisnis (BPO), menjadi tulang punggung ekonomi. Selain itu, pengiriman uang (remitansi) dari pekerja migran Filipina di luar negeri terus menyumbang aliran devisa yang signifikan, mendongkrak konsumsi domestik dan investasi di sektor properti.

“Kedua negara ini menunjukkan bahwa reformasi struktural yang konsisten, diversifikasi ekonomi, dan keterbukaan terhadap perdagangan global adalah kunci untuk melompat dari perangkap pendapatan menengah,” ujar seorang ekonom senior dari lembaga riset ekonomi yang diwawancarai media kami.

Tantangan bagi Indonesia

Dengan perkembangan ini, Indonesia, yang merupakan ekonomi terbesar di ASEAN, justru tertinggal dalam hal pendapatan per kapita. Saat ini, PNB per kapita Indonesia masih berada di kisaran USD 4.500–4.700, tepat di ambang batas namun belum pasti menembus kategori menengah atas. Artinya, posisi Indonesia sangat rawan untuk jatuh kembali ke kategori bawah, terutama jika pertumbuhan ekonomi melambat atau nilai tukar rupiah terdepresiasi dalam.

Pertanyaannya, mampukah Indonesia mengejar dan mengamankan posisi di level menengah atas? Para analis menyoroti sejumlah pekerjaan rumah yang mendesak. Pertama, Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor komoditas mentah, yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Kedua, sektor manufaktur yang padat karya mengalami tekanan akibat persaingan dengan negara-negara seperti Vietnam. Ketiga, kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur digital masih menjadi kendala dalam mengakselerasi transformasi ekonomi berbasis pengetahuan.

Namun, peluang tetap terbuka lebar. Bonus demografi yang dimiliki Indonesia, dengan populasi usia produktif yang besar, menjadi modal penting jika disertai dengan peningkatan keterampilan dan produktivitas. Investasi di sektor hilirisasi, energi hijau, dan teknologi digital diharapkan menjadi mesin pertumbuhan baru yang dapat mendorong pendapatan per kapita melampaui ambang batas dalam beberapa tahun ke depan. Apakah Indonesia mampu menyusul dan bergabung dengan klub negara berpendapatan menengah atas? Jawabannya bergantung pada kecepatan dan konsistensi reformasi kebijakan dalam satu hingga dua tahun mendatang.