Terbongkar! Harga Asli Pertamax Tembus Rp 20.000, Pemerintah Intervensi ke Rp 16.250

Jakarta - Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari Komisi XII DPR RI. Ketua komisi yang membidangi energi tersebut, Bambang Patijaya, membeberkan fakta bahwa harga keekonomian bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax sejatinya jauh lebih tinggi dari yang berlaku saat ini. Dalam kondisi normal mengikuti mekanisme pasar, harga RON 92 itu bisa menembus angka Rp 19.000 hingga Rp 20.000 per liter. Namun, intervensi negara membuat PT Pertamina (Persero) menahan harga jual di posisi Rp 16.250 per liter.

Pengakuan ini disampaikan langsung oleh Bambang di hadapan para pelaku industri dan pemangku kebijakan. Menurut laporan media kami, pernyataan tersebut terlontar saat ia berbicara dalam sebuah forum diskusi energi yang diselenggarakan di kawasan Jakarta Pusat. Ia merinci bahwa berdasarkan kalkulasi terbaru, harga modal Pertamax per liternya berada di kisaran US$ 1,1. Jika dikonversikan ke dalam mata uang rupiah, biaya perolehan itu membengkak menjadi sekitar Rp 19.000 hingga menyentuh level Rp 20.000, bergantung pada fluktuasi nilai tukar dan biaya distribusi.

"Saya tanya kepada kawan-kawan Pertamina. Itu RON 92 ketika tanggal 10 Juni, ya. Sebetulnya modal kalian berapa? Itu US$ 1,1 dolar per liter. Kalau kita Rupiahkan, artinya sekitar Rp 19.000 sampai Rp 20.000," ujar Bambang dalam forum tersebut, Kamis (25/6/2026).

Mekanisme Intervensi dan Beban Pertamina

Secara bisnis, perbedaan antara harga modal dan harga jual resmi ini menciptakan selisih yang cukup lebar, yakni sekitar Rp 2.750 hingga Rp 4.000 untuk setiap liternya. Selisih tersebut tentu bukan tanpa konsekuensi. Dengan tidak menaikkan harga sesuai ongkos produksi dan distribusi riil, Pertamina praktis menanggung beban finansial yang tidak ringan. Meski Pertamax dikategorikan sebagai BBM nonsubsidi yang seharusnya dilepas ke pasar, pemerintah tetap memiliki kendali melalui penugasan dan pertimbangan daya beli masyarakat.

Langkah menahan harga ini kerap disebut sebagai bentuk intervensi non-fiskal. Artinya, pemerintah tidak menggelontorkan subsidi langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup selisih harga itu, melainkan membebankannya kepada keuangan korporasi pelat merah tersebut. Dari laporan yang dihimpun media kami, kondisi ini menempatkan Pertamina pada posisi dilematis: di satu sisi harus menjaga ketahanan energi nasional dengan harga terjangkau, di sisi lain harus tetap sehat secara bisnis.

Dampak ke Depan bagi Konsumen

Pengungkapan harga asli ini membuka mata publik bahwa harga yang dibayar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sejatinya belum mencerminkan realitas pasar global. Situasi ini sekaligus mengonfirmasi bahwa Pertamax sebenarnya sudah berada di titik subsidi implisit, meski tidak diakui secara formal sebagai BBM bersubsidi. Jika suatu saat pemerintah melonggarkan intervensi dan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, bukan tidak mungkin harga di SPBU akan menyesuaikan secara signifikan mengikuti biaya perolehan awal.

Di penghujung sesi diskusi, Bambang mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan bersikap realistis terhadap dinamika harga energi global. Ia menekankan bahwa transparansi semacam ini penting agar publik tidak terjebak pada ekspektasi keliru bahwa harga BBM dapat terus ditekan tanpa mempertimbangkan biaya nyata di hulu. Hingga berita ini diturunkan, pihak Pertamina belum memberikan pernyataan resmi menanggapi pengakuan terkait harga modal Pertamax yang diungkap oleh Komisi XII DPR tersebut.