Swiss Gelar Referendum Netralitas, Pemerintah Menolak Aturan Lebih Ketat

BERN — Pemerintah Swiss dan parlemen secara aktif mendesak warga negara untuk menolak sebuah proposal dalam referendum yang akan memperketat kebijakan netralitas negara tersebut dengan membatasi kemampuan Bern dalam menjatuhkan sanksi secara sepihak. Pemungutan suara nasional digelar pada Minggu, 27 September, dan menjadi salah satu referendum paling krusial dalam beberapa dekade terakhir bagi politik luar negeri Swiss.

Proposal ini didorong oleh politisi pro-kedaulatan yang mengkritik keputusan pemerintah Swiss yang secara besar-besaran mengadopsi sanksi Uni Eropa terhadap Rusia setelah meningkatnya konflik Ukraina pada 2022. Menurut mereka, langkah tersebut telah melanggar prinsip netralitas yang selama ini menjadi fondasi identitas nasional Swiss dan dijunjung tinggi sejak Kongres Wina pada 1815.

Kronologi Perdebatan Netralitas Swiss

1. 2022 — Pergeseran Kebijakan Besar-Besaran: Setelah konflik Ukraina meningkat, Swiss meninggalkan tradisi panjangnya dengan mengadopsi hampir seluruh paket sanksi Uni Eropa terhadap Rusia. Keputusan ini memicu gelombang kritik domestik dari kelompok yang menganggapnya sebagai pengkhianatan terhadap netralitas.
2. 2023-2025 — Gerakan Pro-Kedaulatan Menguat: Politisi konservatif dan organisasi masyarakat sipil mengumpulkan tanda tangan untuk mengajukan amandemen konstitusi yang akan melarang pemerintah menjatuhkan sanksi sepihak tanpa persetujuan parlemen dan tanpa mandat PBB.
3. Awal 2026 — Proposal Diterima untuk Referendum: Komisi pemilihan federal mengonfirmasi bahwa proposal telah memenuhi ambang batas tanda tangan yang diperlukan, membuka jalan menuju pemungutan suara nasional.
4. September 2026 — Pemerintah Kampanye Menolak: Dewan Federal dan parlemen secara resmi menyerukan penolakan, dengan alasan bahwa aturan yang lebih ketat akan melumpuhkan kemampuan Swiss untuk merespons ancaman keamanan modern.

Argumen Pemerintah: Fleksibilitas Kebijakan Keamanan

Dalam sistem yang berlaku saat ini, Dewan Federal — badan eksekutif tujuh anggota — memutuskan dari kasus ke kasus apakah Swiss harus meniru pembatasan yang diberlakukan negara-negara Barat lainnya. Pemerintah berargumen bahwa sistem ini memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk menavigasi lanskap geopolitik yang semakin kompleks.

"Netralitas bukan berarti ketidakpedulian. Swiss harus tetap mampu mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan keamanan nasionalnya dan berkontribusi pada stabilitas internasional," demikian pernyataan resmi Dewan Federal menjelang referendum.

Bern juga menekankan bahwa kemampuan untuk mengadopsi sanksi non-PBB — sebagaimana yang dilakukan terhadap Rusia — merupakan instrumen penting dalam diplomasi modern. Menurut pemerintah, membatasi kemampuan ini akan mengisolasi Swiss dari sekutu-sekutu Baratnya dan melemahkan posisinya sebagai pusat diplomasi internasional yang netral.

Dampak Potensial bagi Perekonomian dan Diplomasi

Swiss dikenal sebagai pusat keuangan global dan lokasi markas besar banyak organisasi internasional, termasuk PBB di Jenewa. Kebijakan netralitas yang ketat secara historis telah memungkinkan Swiss menjadi tuan rumah bagi dialog antara pihak-pihak yang bertikai dan menjadi lokasi penyimpanan aset internasional.

• Sektor Keuangan: Bank-bank Swiss mengelola aset global senilai triliunan franc. Perubahan kebijakan sanksi dapat mempengaruhi kepercayaan investor internasional.
• Hubungan dengan UE: Swiss bukan anggota Uni Eropa, tetapi memiliki hubungan ekonomi yang erat. Menolak sanksi UE dapat menegangkan hubungan bilateral.
• Posisi Diplomatik: Netralitas ketat dapat memperkuat posisi Swiss sebagai mediator, tetapi juga berisiko membuatnya dianggap tidak kooperatif oleh sekutu Barat.

Hasil referendum ini akan menentukan arah politik luar negeri Swiss untuk dekade mendatang. Jika proposal diterima, Swiss akan bergabung dengan segelintir negara yang secara konstitusional membatasi kemampuan eksekutifnya dalam menjatuhkan sanksi internasional. Jika ditolak, pemerintah akan mempertahankan status quo yang memungkinkan respons fleksibel terhadap dinamika geopolitik global.

Terlepas dari hasilnya, referendum ini mencerminkan ketegangan mendasar yang dihadapi banyak negara netral di dunia: bagaimana menyeimbangkan prinsip-prinsip tradisional dengan tuntutan realitas geopolitik modern yang semakin terpolarisasi.