Sosa — Warga Protes Sungai Batang Sosa Hitam Pekat Akibat Limbah PKS

SOSA, Waspada.co.id — Aliran Sungai Batang Sosa di Kecamatan Sosa, Kabupaten Padanglawas (Palas), mendadak berubah warna menjadi coklat kehitaman pada Selasa (7/7). Warga setempat langsung menuding pencemaran ini berasal dari limbah pabrik kelapa sawit (PKS) yang diduga sengaja dibuang atau bocor dari hulu. Kondisi ini membuat warga kehilangan akses terhadap air sungai yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka.

Kronologi perubahan warna dilaporkan pertama kali oleh SD (49), warga sekitar pukul 08.23 WIB. Air yang biasanya jernih dan dimanfaatkan untuk mandi, mencuci, hingga memberi minum ternak, tiba-tiba keruh pekat dan menimbulkan bau tak sedap. Lokasi terdampak membentang dari Desa Pasir Sosa Julu, Desa Janji Raja, hingga ke hilir sungai. Warga langsung menghentikan semua aktivitas di sungai karena kekhawatiran akan bahaya kesehatan.

• Waktu kejadian: Selasa, 7 Juli, sekitar pukul 08.23 WIB
• Lokasi terdampak: Desa Pasir Sosa Julu, Desa Janji Raja, hingga hilir Sungai Batang Sosa
• Dugaan sumber pencemaran: Limbah pabrik kelapa sawit (PKS) di hulu sungai
• Dampak langsung: Warga tidak berani mandi, mencuci, atau memberi minum ternak; aktivitas harian warga lumpuh
• Tuntutan warga: Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Palas diminta turun tangan ambil sampel, uji kualitas air, dan beri sanksi tegas jika terbukti ada pelanggaran

“Pagi ini kita tidak berani lagi turun ke sungai untuk mandi maupun keperluan lainnya akibat warna air yang telah berubah yang diduga limbah PKS dari hulu sungai,” ujar SD didampingi warga lainnya.

Warga menegaskan, mereka tidak mengetahui apakah pencemaran ini disengaja atau karena kebocoran instalasi pengolahan limbah pabrik. Namun, kondisi ekstrem ini cukup untuk membuat mereka panik. Sungai Batang Sosa merupakan sumber air utama bagi ratusan keluarga di sepanjang bantaran. Ketika air berubah hitam, rantai kehidupan warga langsung terputus.

MS (50), warga lain, menyuarakan tuntutan tegas. Ia meminta Pemerintah Daerah Palas melalui DLHK segera turun ke lapangan, mengambil sampel air, melakukan uji laboratorium, dan jika hasilnya positif mengandung limbah industri berbahaya, aparat harus memberikan sanksi maksimal kepada perusahaan pencemar. MS menekankan bahwa sungai adalah aset publik yang wajib dilindungi negara.

“Kita berharap Pemda Palas dapat melindungi aliran sungai ini agar dapat terus dipergunakan warga sebagai kebutuhan hidup serta dapat memberikan sanksi apabila benar pencemaran lingkungan,” tegas MS.

Di sisi lain, Kepala DLHK Palas melalui Kabid Pengolahan Sampah, Sri, merespons keluhan ini dengan nada hati-hati. Ia meminta warga membuat laporan resmi terlebih dahulu agar dinas bisa melakukan pengecekan bersama-sama. Sri bahkan mempertanyakan apakah perubahan warna itu benar-benar berasal dari limbah PKS atau sekadar lumpur kiriman akibat musim penghujan di hulu. Ia menegaskan, tanpa laporan resmi dan pengecekan langsung, DLHK belum bisa memastikan sumber pencemaran.

“Di hulu sungai saat ini musim penghujan. Apakah benar limbah PKS atau lumpur bawaan luapan sungai kita tidak bisa pastikan,” ucap Sri.

Meski demikian, pernyataan ini justru memicu kekecewaan warga. Mereka menilai DLHK seharusnya proaktif turun ke lokasi begitu laporan awal muncul ke publik, tanpa harus menunggu laporan tertulis. Bagi warga, kesehatan dan keselamatan mereka dipertaruhkan setiap jam air keruh mengalir.

Situasi ini menambah daftar panjang dugaan pencemaran sungai oleh industri sawit di Sumatera Utara. Warga berharap ada tindakan cepat dan transparan, termasuk pengawasan ketat terhadap sistem pengolahan limbah seluruh PKS di sekitar Sosa. Apabila terbukti lalai, pencabutan izin operasional dinilai sebagai langkah paling masuk akal untuk memberikan efek jera.