Demokrat Setuju Ranperda APBD Medan 2025, Tapi Kritik Pedas Pelaksanaan

MEDAN, Waspada.co.id — Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan secara resmi menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025. Namun, di balik lampu hijau itu, tersembunyi kritik pedas yang menyasar langsung ke jantung perencanaan dan eksekusi anggaran Pemko Medan. Fraksi Demokrat menilai pelaksanaan anggaran daerah masih jauh dari kata optimal dan menyisakan sejumlah kebocoran kinerja yang perlu segera dibenahi.

Paripurna Tegang: Demokrat Bongkar Data SiLPA Fantastis

Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan yang digelar Selasa (7/7), juru bicara Fraksi Partai Demokrat, H. Muslim, membacakan pendapat akhir fraksinya dengan nada tinggi. Sorotan utama langsung mengarah pada angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang dianggap tidak sehat.

1. SiLPA Tembus Rp592,22 Miliar: Jumlah ini setara dengan 10,15 persen dari total APBD 2025.
2. Dana Menganggur Masif: "Secara ideal dana sisa anggaran harus ditekan hingga mendekati angka nol," tegas Muslim di hadapan sidang paripurna.
3. Indikasi Kegagalan Eksekusi: Menurut Demokrat, besarnya SiLPA mencerminkan program pembangunan Pemko Medan yang belum berjalan maksimal. Ini bukan sekadar angka administratif, melainkan sinyal bahwa banyak proyek gagal tereksekusi tepat waktu.

Medan Utara Hanya Dapat Remah, RPJMD Terabaikan

Fraksi Demokrat juga membongkar ketimpangan alokasi anggaran yang dinilai tidak adil. Kawasan Medan Utara menjadi korban dari perencanaan yang tidak berpihak.

1. Target RPJMD 35 Persen Tak Tercapai: RPJMD mengamanatkan porsi anggaran sekitar 35 persen dari total APBD dialokasikan untuk Medan Utara. Realitanya, alokasi tidak mencerminkan target tersebut.
2. Pembangunan Timpang: "Alokasi anggaran untuk kawasan Medan Utara masih belum mencerminkan target RPJMD," kata Muslim. Ini menjadi pukulan bagi warga Medan Utara yang selama ini menanti pemerataan pembangunan.

Tender Telat, Proyek Fisik Mandek hingga Pertengahan Tahun

Masalah klasik dalam birokrasi pengadaan barang dan jasa kembali menjadi bulan-bulanan. Fraksi Demokrat menuntut percepatan drastis.

1. Tender Diminta Januari: Demokrat mendesak Pemko Medan memulai proses tender sejak awal tahun anggaran, bukan menunda-nunda hingga triwulan kedua.
2. Deadline Fisik April: Targetnya, seluruh pekerjaan fisik sudah harus berjalan paling lambat April. Ini untuk menghindari penumpukan proyek di akhir tahun yang kerap berujung pada kualitas rendah dan penyerapan anggaran yang buruk.

RTH Baru 16 Persen, Jauh dari Standar Undang-Undang

Di sektor lingkungan, Demokrat menyoroti realisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memprihatinkan.

1. Capaian Minim: RTH Kota Medan saat ini baru mencapai sekitar 16 persen dari total wilayah kota.
2. Wajib 30 Persen: Angka itu jauh di bawah ketentuan minimal 30 persen yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
3. Tuntutan Konkret: Fraksi Demokrat meminta Pemko Medan segera mengalokasikan anggaran khusus untuk pembebasan lahan RTH. Selain itu, mereka mendesak pengambilalihan fasilitas umum perumahan yang belum diserahkan pengembang. Ini langkah krusial untuk mengejar ketertinggalan ruang publik yang layak.

Infrastruktur dan Kesehatan Jadi Prioritas, Pendidikan Dapat Catatan Merah

1. Drainase dan Jalan Tetap Prioritas: Pada sektor infrastruktur, Demokrat menekankan agar penanganan drainase dan perbaikan jalan rusak tidak boleh diabaikan dalam alokasi anggaran mendatang.
2. Dukungan Kesehatan: Fraksi Demokrat menyatakan dukungan penuh pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Medan.
3. Pendidikan Terbengkalai: Sementara itu, di bidang pendidikan, Demokrat memberikan catatan merah. Program-program yang gagal direalisasikan pada tahun 2025 wajib diprioritaskan dalam APBD 2026. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diperintahkan untuk memperbaiki perencanaan program secara fundamental agar tidak ada lagi kegiatan yang mangkrak atau gagal total.

Tuntutan Final: Reformasi Perencanaan Total

Fraksi Demokrat menutup pandangannya dengan seruan aksi, bukan sekadar retorika. Intinya, persetujuan Ranperda APBD 2025 ini adalah kepercayaan bersyarat. Jika pada tahun anggaran berikutnya SiLPA masih membengkak, RTH masih mandek di 16 persen, dan Medan Utara masih jadi anak tiri, maka persetujuan serupa mungkin tidak akan semudah kali ini. Pemko Medan berada di bawah tekanan untuk membuktikan bahwa anggaran tahun ini bukan sekadar dokumen tebal yang diarak dalam paripurna, melainkan alat nyata untuk mengubah wajah kota.