MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mengajukan revitalisasi 79 sekolah ke Kementerian Pendidikan

Lonjakan Signifikan: Dari 11 Jadi 30 Sekolah

Kepastian itu mencuat saat peletakan batu pertama revitalisasi SD Muhammadiyah Mimbar Baru di Jalan Pongtiku, Kecamatan Bontoala, Rabu (8/7/2026). Momen ini dihadiri langsung Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen, Moch. Salim Somad, bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman.

Salim membeberkan angka fantastis: usulan awal yang hanya menembus 11 sekolah kini meledak menjadi 30 sekolah setelah Kemendikdasmen melakukan verifikasi lapangan.

“Alhamdulillah, dari 79 sekolah yang diusulkan, sudah sekitar 30 sekolah yang masuk. Ini capaian yang sangat baik,” ujar Salim di sela kegiatan.

• Usulan awal: 79 sekolah diajukan Pemkot Makassar
• Alokasi tahap pertama: Hanya 11 sekolah
• Pasca-verifikasi: Melonjak ke 30 sekolah
• Peluang tambahan: Kuota masih bisa bertambah untuk sekolah prioritas lain

Prioritas Nasional Presiden

Salim menegaskan, revitalisasi ini bukan program biasa. Ini adalah program prioritas Presiden yang secara spesifik menyasar sekolah dengan kondisi rusak berat. Targetnya simpel tapi krusial: proses belajar mengajar yang aman dan nyaman.

“Revitalisasi sekolah ini merupakan program prioritas Bapak Presiden untuk perbaikan gedung sekolah. Sekolah-sekolah dengan kategori rusak berat menjadi prioritas utama yang kami perbaiki,” tegas Salim.

Selain fisik bangunan, Kemendikdasmen juga menggulirkan program digitalisasi pembelajaran sebagai paket komplet peningkatan mutu pendidikan. Dua jalur ini—fisik dan digital—berjalan paralel.

Warning Keras: Jangan Manipulasi Data!

Dalam kesempatan yang sama, Salim melontarkan peringatan tegas kepada pemerintah daerah. Data kerusakan sekolah harus akurat. Tidak boleh ada permainan angka tingkat kerusakan.

“Usulan revitalisasi harus benar-benar berdasarkan kondisi riil di lapangan. Jangan sampai terjadi manipulasi data tingkat kerusakan sekolah karena dapat merugikan daerah itu sendiri,” tandasnya.

Pasalnya, jika data yang disodorkan tidak sesuai fakta lapangan, yang rugi adalah daerah itu sendiri. Bantuan tidak tepat sasaran, sekolah yang benar-benar rusak parah justru tidak tersentuh.

Deadline Administrasi Mengintip

Salim mendesak Dinas Pendidikan Kota Makassar bergerak cepat mengawal penyelesaian administrasi, terutama untuk 19 sekolah tahap pertama. Tenggat kritis sudah di depan mata: penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dijadwalkan berlangsung pada 16–20 Juli 2026.

“Kami ingin ketika sekolah diundang untuk penandatanganan PKS, semuanya sudah benar-benar siap. Jangan sampai diundang tetapi belum memenuhi persyaratan sehingga gagal diproses,” ujar Salim.

Ini warning keras. Sekolah yang tidak siap administrasi saat diundang akan langsung gugur dari daftar penerima. Tidak ada toleransi. Dinas Pendidikan dan pihak sekolah harus memastikan semua dokumen lengkap sebelum tenggat.

Dorongan untuk Pemda

Salim menutup dengan penekanan pada akurasi data sebagai kunci. Pemerintah daerah wajib memastikan setiap usulan berbasis kondisi riil sekolah. Dengan begitu, dana revitalisasi benar-benar mengalir ke sekolah yang paling membutuhkan—bukan sekadar angka di atas kertas.

Revitalisasi ini bukan cuma soal perbaikan gedung. Ini soal menyelamatkan masa depan ribuan siswa yang selama ini belajar di bawah atap bocor dan dinding retak. Makassar punya kans besar, asalkan urusan administrasi dan data tidak menjadi batu sandungan.