Sekjen Kemendagri Pimpin Rapat Strategis Program 3 Juta Rumah

JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri bergerak cepat menindaklanjuti arahan presiden. Sekretaris Jenderal Tomsi Tohir memimpin langsung rapat koordinasi percepatan Program 3 Juta Rumah, Senin (27/7/2026) di kantor pusat Kemendagri.

Tomsi menegaskan, program nasional ini harus terwujud tanpa hambatan birokrasi. Seluruh jajaran pemerintah daerah wajib menyediakan lahan dan perizinan dalam tenggat ketat. “Tidak ada alasan. Target 3 juta unit harus tercapai sesuai jadwal,” tegasnya di hadapan peserta rapat.

Instruksi Tegas ke Daerah

Rapat tersebut dihadiri para pejabat eselon I dan II. Tomsi memaparkan sejumlah poin krusial yang langsung menjadi fokus diskusi. Data terbaru menunjukkan masih ada 17 provinsi dengan progres di bawah 40 persen. Kesenjangan itu menjadi sorotan tajam dalam rapat.

• Percepatan penerbitan IMB dan PBG: setiap daerah diberi waktu maksimal 14 hari kerja.
• Penyediaan tanah siap bangun: pemda harus mengidentifikasi dan membersihkan status lahan segera.
• Sinergi dengan pengembang lokal: UMKM konstruksi diwajibkan mendapat porsi minimal 30%.
• Monitoring digital real-time: dashboard nasional akan dipantau langsung oleh Inspektorat Jenderal.

“Kami tidak mau ada laporan fiktif. Setiap unit yang dibangun harus terverifikasi lapangan dan tercatat dalam sistem,” ujar Tomsi seusai rapat.

Mekanisme Pendanaan Diperkuat

Aspek pembiayaan juga menjadi bahasan utama. Kemendagri bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas sedang merampungkan skema baru. Skema itu memadukan APBN, APBD, dan investasi swasta melalui KPBU. Tomsi meminta daerah segera membentuk tim percepatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Tim ini bertugas menyelesaikan kendala lapangan, mulai dari pembebasan lahan hingga koordinasi dengan perbankan,” tambahnya.

Rapat juga menghasilkan keputusan penting: pemberian insentif bagi daerah dengan capaian tertinggi, serta sanksi tegas bagi yang lalai. Evaluasi akan dilakukan setiap bulan melalui rapat virtual dengan gubernur dan bupati/wali kota.

Hingga akhir Juli 2026, program yang dimulai pada awal tahun tersebut telah berhasil membangun 897.000 unit. Angka itu masih jauh dari target tengah tahunan sebesar 1,5 juta. Namun Tomsi optimis, percepatan akan terjadi di semester kedua setelah regulasi turunan tuntas.

“Kunci utama ada di daerah. Begitu lahan clear, sisanya bisa bergerak cepat,” pungkas dia.