Satgas PKH Tanpa Ketua, Juru Bicara Tegaskan Operasi Normal

JAKARTA — Posisi pucuk pimpinan Satuan Tugas Penanganan Korupsi Hulu (PKH) resmi lowong. Kekosongan ini terjadi menyusul penetapan tersangka terhadap Ketua Satgas PKH, Febrie Adriansyah, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Satgas PKH merupakan unit khusus yang dibentuk awal tahun lalu untuk memberantas praktik korupsi di sektor hulu. Sejak berdiri, satgas ini telah mengantongi sejumlah prestasi, termasuk menangani 15 perkara strategis dengan potensi kerugian negara mencapai Rp3,5 triliun. Kekosongan kursi ketua dikhawatirkan dapat melemahkan momentum tersebut.

Febrie Adriansyah dijerat dengan sangkaan pasal korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah signifikan. Meski belum ada rilis resmi jumlah kerugian, sumber internal menyebut angka sementara menyentuh Rp150 miliar. KPK hingga kini belum mengumumkan nama pengganti Febrie.

Juru bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, memastikan roda operasional tetap bergerak. “Tidak ada kata berhenti. Kami tetap bekerja melayani penegakan hukum,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (13/7).

Operasi Satgas Tak Terganggu

Barita menolak anggapan bahwa kekosongan pimpinan akan melumpuhkan satgas. Menurutnya, struktur organisasi yang sudah tertata rapi memungkinkan pengambilan keputusan kolektif. “Wakil ketua dan kepala bidang tetap menjalankan tugasnya seperti biasa,” ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh program yang sedang berjalan tidak mengalami penundaan. Tim investigasi tetap turun ke lapangan, sementara proses penanganan laporan masyarakat tidak terhenti. “Kami memiliki mekanisme internal yang solid menghadapi situasi darurat seperti ini,” imbuh Barita.

Sementara itu, anggota Satgas PKH, Rico Ricardo Sirait, menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum yang tengah berlangsung. “Kami percayakan sepenuhnya pada KPK. Satgas tetap fokus menjalankan mandat,” katanya singkat.

Menanti Nahkoda Baru

Saat ini, perhatian publik tertuju pada siapa pengganti Febrie. Sejumlah nama disebut-sebut, namun KPK masih bungkam. “Proses penunjukan masih dalam pembahasan,” ujar sumber internal yang menolak disebut namanya.

Kekosongan ini berpotensi mengganggu target besar satgas yang dicanangkan rampung akhir tahun. Namun, Barita optimistis penggantian akan berjalan mulus. “Kami berharap ada kejelasan secepatnya agar tidak ada keraguan di mata publik,” tutupnya.

Seorang pengamat hukum pidana menilai, ketiadaan ketua definitif bisa memicu perpecahan internal jika tidak segera diatasi. “Satgas butuh figur kuat untuk menjaga soliditas tim,” ujarnya.

Baca juga:

• Inggris vs Argentina: Adu Tajam 13 dan 17 Gol Menuju Final
• Senyap Tangis di GPIB Effata, Temon Berpulang ke Peristirahatan Terakhir